WartaPenaNews, Jakarta – Walau terhitung keperluan seharian, produk keperluan menstruasi di Jerman dipakai pajak sebesar 19 %. Sesaat ikan mas serta bunga potong dipakai PPN lebih rendah.
Hygieneartikel Tampon l Tamponsteuer l (Colourbox)
Pagi hari pada musim gugur yang kelabu di distrik pemerintah Berlin, beberapa pengunjung berdesak-desakan di ruangan pertemuan dalam satu gedung di samping gadung Reichstag. Satu orang wartawan bernama Jule Schulte hadir ke ruang ini bawa tuntutan yang tuntut supaya pemerintah Jerman turunkan pajak atas tampon, pembalut serta produk menstruasi yang lain. Schulte sudah kumpulkan lebih dari 80.000 tanda-tangan dari beberapa simpatisan, terhitung produsen tampon dan penjual obat-obatan.
Jerman sudah lama mengaplikasikan pajak PPN sebesar 19 % untuk produk menstruasi. Pengenaan pajak ini membuat harga tampon, pembalut serta cangkir menstruasi tambah mahal seputar seperlima % dari harga sebelumnya. Buat Schulte, permasalahan ini jelas: tingkat PPN yang tinggi pada beberapa produk untuk hadir bulan dipandang tidak adil.
Wartawan ini lakukan hitung buat beberapa politikus yang ada. Selama hidupnya, satu orang wanita alami haid dalam kurun waktu seputar 40 tahun, sepanjang lima hari dalam satu bulan. Ini bermakna rata-rata wanita habiskan enam 1/2 tahun hidupnya alami menstruasi. Ini bukanlah pilihan. Schulte menggarisbawahi: menstruasi berlangsung, “lepas dari apa orang senang ataukah tidak.”
Pajak bunga potong serta ikan peliharaan lebih rendah
Sebetulnya ada ketetapan untuk kurangi biaya pajak yang berlaku buat produk mengonsumsi seharian, terhitung makanan, bunga potong, biaya bis, ticket kereta api (mulai 2020), atau hewan peliharaan seperti ikan mas. Semua produk ini dipakai biaya pajak sebesar 7 %, serta bukanlah 19 % seperti yang diaplikasikan pada tampon, pembalut, cangkir menstruasi, serta produk yang lain.
Sebelum ide dari Schulte, Parlemen Jerman, Bundestag, sebetulnya sudah terima banyak tuntutan, baik di atas kertas atau online, terhitung tuntutan change.org awal tahun ini yang kumpulkan hampir 200.000 tanda-tangan.
Tapi sampai musim panas 2019, parlemen dengan berkelanjutan menampik tuntutan ini, mengklaim jika PPN 19 % untuk produk menstruasi bukan hal yang diskriminatif. Schulte menjawab dengan simpel: “Sebab ayah (kreator) dari pajak tampon belum pernah alami menstruasi.”
“Tidaklah heran jika tema seperti itu cuma mendapatkan sedikit perhatian di parlemen yang sejumlah besar terbagi dalam lelaki,” kata Ulle Schauws, jubir Partai Hijau di parlemen untuk masalah wanita serta kebijaksanaan yang lain. Lebih dari dua pertiga dari anggota parlemen ialah lelaki, serta jumlahnya anggota parlemen wanita betul-betul alami penurunan dalam penentuan federal paling baru tahun 2017 kemarin.
Jerman masih dibawah India serta Kenya
Beberapa negara lain telah semakin maju dibanding Jerman dalam permasalahan ini. Kenya menghapuskan PPN untuk beberapa produk menstruasi pada awal 2011. Dari mulai Kanada sampai India, sepanjang dekade paling akhir banyak negara di penjuru dunia sudah meniadakan atau paling tidak kurangi pajak atas beberapa produk menstruasi.
Di beberapa negara berkembang terutamanya, beberapa orang tidak dapat beli beberapa produk menstruasi. Ini membuat mereka selanjutnya bolos sekolah serta kerja, yang mengakibatkan kesusahan keuangan selanjutnya serta diskriminasi sosial.
Masih jadi tema tabu
Serta di Jerman sendiri, “pada tahun 2019 menstruasi masih jadi tema tabu,” kata politikus Partai Hijau, Schauws. “Yang sangat penting, kita harus menerangkan pada beberapa wanita muda jika tidak ada yang menjijikkan tentang permasalahan ini.”
Usaha untuk kurangi tabu sekitar permasalahan menstruasi, serta saat yang sama menyiasati pajak penjualan, salah satunya yakni jual buku-buku memberi warna mengenai menstruasi atau jual buku dengan tampon yang tersembunyi di dalamnya. Untuk buku, berlaku pengurangan biaya pajak sebesar 7 %.
Jadi di waktu depan mungkin butuh di jual buku-buku berkaitan kondom, obat-obatan atau popok bayi. Beberapa barang ini masih dipakai biaya pajak 19 %, walau termasuk juga keperluan seharian. Ini membuat banyak aktivis serta politikus di Jerman memiliki pendapat jika semua pola PPN butuh dirubah.
