WartaPenaNews, Jakarta – Massa dari Gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta kembali mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menyuarakan penolakan jika Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.
“Revisi Undang-Undang KPK sudah disahkan, bila ada yang tidak setuju, silakan gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK),” kata koordinator BEM Jakarta, Syamsul Hidayah, di Jakarta, Senin (30/9/2019).
Menurutnya, meski revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK telah resmi disahkan, sebagian pihak yang merasa kecewa hingga kini terus mempermasalahkan beberapa pasal yang diubah maupun ditambahkan.
“Kami mendukung penuh keputusan presiden yang tidak mengeluarkan Perppu UU KPK,” kata Syamsul.
Dia melanjutkan, suara mahasiswa akhir-akhir tidak mengangkat soal KPK. Melainkan menentang sejumlah aturan yang ada, yaitu RUU KUHP, Pertanahan, Minerba dan PKS.
“Karena itu, kami mendorong untuk dibersihkannya KPK dari kepentingan politik praktis dalam pemberantasan KPK yang tebang pilih. Lalu mendukung penuh Presiden terpilih Joko Widodo dalam pembangunan yang berkelanjutan,” paparnya.
Dikatakan Syamsul, segala bentuk produk hukum yang telah usang di Indonesia sudah seharusnya dilakukan kajian ulang dan diperbaiki.
“Revisi UU KPK sejatinya mengarahkan pada persoalan penguatan peran kelembagaan. Namun internal KPK saat ini, mengalami perdebatan pandangan sehingga terkesan lebih politis,” katanya.
Massa menyuarakan tiga tuntutan, pertama menolak Perppu KPK, kedua meminta KPK agar tidak berpolitik, dan ketiga meminta presiden tetap melanjutkan program pembangunan nasional.
Ratusan massa BEM Jakarta ini menggelar aksinya di depan Gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan dengan pengawalan ketat petugas kepolisian.
Perwakilan dari masing-masing kampus saling bergantian berorasi dari atas mobil komando yang mereka bawa.
Selain membawa spanduk bertuliskan aspirasi, massa juga membawa serta dua unit mobil komando sebagai panggung orasi. (mus)
