WartaPenaNews, Jakarta – Pada 26 November 2019, Komite II Sidang Majelis Umum PBB yang membawahi isu-isu ekonomi, keuangan, pembangunan, dan lingkungan hidup telah mengadopsi 22 rancangan resolusi yang diajukan oleh Group of 77 and China (G-77). G-77 merupakan koalisi yang beranggotakan 135 negara berkembang dan saat ini diketuai oleh Palestina.
Para diplomat PTRI New York memiliki peran sentral selama proses negosiasi pada Komite II sebagai fasilitator untuk resolusi mengenai inklusi keuangan dan sebagai negosiator/ koordinator G-77 untuk resolusi mengenai sains, teknologi dan inovasi. Walaupun cukup sulit, kedua resolusi berhasil disahkan dengan kesepakatan seluruh anggota PBB (konsensus) pada Sidang Pleno Komite II SMU PBB.
Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Duta Besar Dian Triansyah Djani menekankan bahwa “Peran aktif Indonesia di Komite II mencerminkan komitmen Pemri untuk memajukan tidak hanya kepentingan nasional, melainkan memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di PBB di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunanâ€.
Sebagai fasilitator mengenai resolusi inklusi keuangan, Indonesia memimpin dan memfasilitasi negosiasi antara seluruh negara anggota PBB dan kelompok negosiasi di PBB, seperti G-77, Uni Eropa dan CANZ (Kanada, Australia dan Selandia Baru). Resolusi tersebut mendorong peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat dan pengembangan inovasi digital di sektor keuangan.
Selain itu, diplomat Indonesia, bersama dengan Thailand, juga berperan sebagai koordinator dari G-77 untuk resolusi mengenai sains, teknologi, dan inovasi (STI) untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di bidang STI, khususnya untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Resolusi STI memuat berbagai elemen yang sejalan dengan kepentingan negara berkembang, antara lain, kerja sama internasional di bidang peningkatan kapasitas, berbagi pengetahuan dan alih teknologi, serta menggarisbawahi pentingnya peningkatan pendanaan di bidang STI.
Kesepakatan ini dapat dicapai dengan kerja sama erat PTRI di New York dan Kementerian Luar Negeri RI. Beberapa negara anggota PBB juga menyampaikan apresiasi atas peran Indonesia dalam negosiasi Komite II PBB. (cim)
