WartaPenaNews, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menggelar debat Pilpres 2019 dalam lima putaran yang akan dihelat mulai Januari hingga April. Debat pertama digelar pada Kamis (17/1), dengan peserta debat pasangan calon presiden-wakil presiden. Adapun tema yang diangkat pada debat pertama menyangkut persoalan hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.
Dalam sesi debat pertama tersebut, pasangan Joko Widodo-Maruf Amin mengusung 17 program aksi HAM dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno 6 program aksi.
Namun, sebagian pihak menilai bahwa isu HAM yang akan diangkat pada debat capres-cawapres, Kamis (17/1) malam nanti dianggap sudah tidak relevan. Pasalnya, dalam beberapa tahun belakangan ini penyelesaian masalah kasus HAM tidak kunjung diselesaikan oleh siapapun Presidennya.
“Masalah penyelesaian HAM tidak pernah ketemu. Waktu Presidennya Pak Habibie lewat, Gusdur lewat, Megawati lewat, dan pada Pilpres 2004 Bu Mega juga menggandeng Prabowo sebagai Wapres. Lalu SBY selama 10 tahun juga lewat. Pak Jokowi juga lewat nampaknya. Jadi isu HAM ini sudah gak fair untuk diangkat,” kata Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di Jakarta, Rabu (16/1).
Menurut Fahri, tidak relevannya isu HAM diangkat pada debat Pilpres tahun ini karena, masing-masing paslon memiliki tanggungjawab dan permasalahan yang sama. Terlebih dia menilai, isu HAM ini hanya dijadikan kepentingan politik, melainkan bukan hukum.
“Isu HAM sekarang bukan masalah hukum tapi masalah politik, kalau masalahnya politik, kita berdebatnya nanti saja setelah siapa Presiden yang terpilih, untuk meminta tanggungjawab meringankan beban negara,” ujarnya.
Untuk itu Fahri berharap, debat perdana Pilpres nanti berlangsung seru. Masing-masing pasangan calon harus bertarung secara maksimal. Sebab, debat Pilpres merupakan sajian bagi rakyat untuk menentukan pilihan.
“Saya berharap, agar kedua pasangan Capres dan Cawapres pada debat nanti jangan kayak cerdas cermat, cerdas tangkas dan harus betul-betul saling nguji,” pungkasnya. (*/dbs)
