WartaPenaNews, Jakarta – Pemerintah masih mempertimbangkan rencana memangkas eselon III dan eselon VI atau setingkat camat dan lurah. Jika wacana ini terealisasi, kemungkinan jabatan camat dan lurah sudah tak ada lagi.
Menteri Pemberdayagunaan Reformasi dan Birokrasi Tjahjo Kumolo mengaku masih mempertimbangkan memangkas eselon III dan eselon IV. Dia menegaskan, program tersebut bukan memangkas, melainkan merampingkan birokrasi pemerintahan.
“Masih dipertimbangkan,” kata Tjahjo di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).
Menurut Tjahjo, perampingan birokrasi itu ditargetkan berjalan enam bulan ke depan. Hal tersebut juga didukung dengan ditiadakannya tenaga administrasi pada perekrutan CPNS 2019.
“Kami ingin paling lama 6 bulan konsep itu cepat, dengan konsep matang tinggal memasukkan saja,” ujarnya.
Sayangnya, Tjahjo belum bisa menjelaskan secara rinci berapa jumlah yang akan terkena perampingan birokrasi tersebut. Kata dia, terpenting dari langkah perampingan tersebut ialah memperhatikan dampaknya.
“Dari Kemenpan RB enggak ada masalah. Akan dicoba diluncurkan dulu. Bagaimana ini, akan mengganggu sistem kerja atau tidak,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pidato perdananya usai dilantik menjadi Presiden periode 2019-2024 mengatakan, akan memangkas birokrasi di pemerintahannya selama lima tahun mendatang yang bertujuan untuk menarik investasi sebesar-besarnya.
Ia akan memangkas eselonisasi yang berlapis dari eselon I sampai IV menjadi dua tingkatkan saja.
Nantinya, para pejabat eselon di diganti menjadi pejabat fungsional yang mengedepankan keahlian dan kompetensi di bidangnya masing-masing. (rob)
