WartaPenaNews, Jakarta – Ketua Umum Partai Persatuan Pembagunan (PPP) Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan menyelesaikan kemelut yang terjadi di PPP. Karena untuk mengajak dialog dan komunikasi dengan Ketua Umum PPP Muktamar Pondok Gede Romahurmuzy (Romi) sepertinya tidak bisa dilakukan. Apalagi Romi malah mengancam akan mempolisikan PPP Muktamar Jakarta.
“Kalau melihat kondisi PPP saat ini semua pihak mengatakan prihatin. Karena PPP akan tidak lolos parlementary threshold 4 persen di DPR dan PPP akan hilang dalam sejarah,” ujar Humphrey Djemat saat bersilaturahmi ke kediaman tokoh senior Amien Rais di Jakarta, Jumat (18/1/2019).
Humphrey menuturkan, jika PPP tidak lolos masuk DPR maka semua harus mulai dari nol atau bawah lagi. Seperti nama, lambang, statuta dan AD/ART yang baru. Padahal PPP yang ada saat ini merupakan tempat bernaung bagi umat Islam. Apalagi lambang PPP saat ini adalah Ka’bah yang mencirikan sebagai partai milik umat Islam. Oleh karenanya PPP harus bersatu dan tidak ada lagi kubu PPP hasil Muktamar Jakarta dan Pondok Gede.
“Untuk itulah kita menghimbau kepada Pak Jokowi untuk melihat kondisi (PPP) ini. Pak Jokowi turun tangan untuk kepentingan umat yang lebih baik agar PPP tidak hilang dari sejarah,” paparnya.
Humphrey menilai, eksistensi PPP merupakan partai yang mewakili umat Islam. Sehingga jika PPP dibiarkan pecah maka bisa dibayangkan bagaimana kondisi umat Islam. Oleh karena itu jika Jokowi mendiamkan kondisi PPP yang tengah dilanda kemelut maka bisa diindikasikan justru Jokowi ada dibalik kemelut PPP.
“Jika Pak Jokowi tidak turun tangan maka Pak Jokowi bisa dikatakan melalaikan kepentingan umat dan ini tidak bagus untuk umat. Malah ada tuduhan Pak Jokowi lah yang ada di belakang ini (kemelut PPP) semua. Maka Jokowi harus turun tangan. Sudah tau kok masalahnya, kok diam saja,” tandasnya.
“Kalau berbuat kebaikan kan bagus demi untuk kepentingan umat. Pak Jokowi harus tunjukan untuk tidak memecsh belah tapi untuk menyatukan. Itu kan bagus,” tambahnya.
Tokoh senior Partai Amanah Nasional (PAN) Amien Rais mengatakan, sebanyak 34 DPW PPP memang mendukung Humphrey Djemat sebagai Ketua Umum PPP. Apalagi Hamphrey memiliki tanggung jawab agar PPP bisa tetap survive terkait parlementary threshold 4 persen. Humphrey juga menyebut bahwa yang paling bagus adalah ketua umum PPP yang tidak punya masalah hukum.
“Saran saya semua harus lewat konstitusi. Jadi ini realitas karena yang dibawah resah kalau PPP tidak lolos maka masuk kotak sejarah. Jadi daripada mengharapkan hal yang paling buruk maka sekarang ini harus segera ke Pak Jokowi minta pengarahan jangan sampai kekuatan bangsa ini malah menjadi lemah,” paparnya. (rob)
