Jakarta, WartaPenaNews.com – Sebanyak 24 komunitas masyarakat telah mengajukan permohonan bantuan perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Saat ini, Kementerian PUPR tengah melakukan monitoring terkait kesiapan dan usulan lokasi pembangunan perumahan komunitas yang tersebar di 11 provinsi tersebut.
“Dari hasil pendataan yang kami laksanakan, setidaknya sudah ada 24 komunitas masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan perumahan berbasis komunitas,†ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Mochammad Yusuf Hariagung dalam siaran persnya dari Direktorat RUK, beberapa waktu lalu.
Yusuf menjelaskan, pada tahun 2020 mendatang kebijakan penyediaan perumahan berbasis komunitas akan menjadi salah satu fokus kebijakan dalam program perumahan pemerintah. Tujuannya adalah untuk membangun dan menguatkan swadaya masyarakat dalam membangun perumahan yang partisipatif dan inklusif.
Berdasarkan data yang ada di Direktorat Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, 24 komunitas yang mengajukan permohonan berasal dari berbagai latar belakang. Beberapa komunitas tersebut antara lain buruh tani kopi, petugas kebersihan kota, pedagang kaki lima (PKL), masyarakat berpenghasilan rendah, buruh tani.
Selain itu ada juga komunitas tukang bakso cuanki, tukang temped an tahu, pekerja rokok tembakau, makanan dan minuman, nelayan, guru honrere, penarik bentor, porter, supir taksi, pedagang buah, tukang cukur, buruh kelapa petani garam dan rumput laut.
Untuk mendorong kesiapan lokasi pembangunan rumah komunitas tahun depan, imbuh Yusuf, pihaknya telah menerjunkan tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan. Hal itu dilakukan untuk koordinasi dengan pemerintah daerah serta perwakilan komunitas. (rob)
