WartaPenaNews, Jakarta – Dewan Pimpinan (DP) Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera melayangkan surat teguran pada MUI Kabupaten Sorong perihal surat terbuka yang dikeluarkan MUI Sorong berisi desakan mundur pada Ketua MUI Ma’ruf Amin.
Surat tersebut beredar luas setidaknya sejak rabu (24/4). Surat bernomor 060/MUI-KS/IV/1440 H, tertanggal 22 April 2019 tersebut berisi desakan mundur pada Ma’ruf Amin yang juga Cawapres 01 dengan beberapa poin diantaranya adalah tudingan bahwa paslon nomor 01 telah melakukan berbagai kecurangan dalam perhelatan Pemilu 2019.
Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi sangat menyayangkan terbitnya surat tersebut. Ia menyebut surat tersebut tidak mencerminkan jati diri organisasi MUI yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, netralitas, imparsialitas, keadilan dan akhlakul karimah.
Zainut mengatakan, DP MUI telah menggelar pertemuan terkait beredarnya surat tersebut. DP berpendapat bahwa Surat Terbuka MUI Kota Sorong tersebut dinilai menyalahi mekanisme, kaidah dan ketentuan PD/PRT MUI karena sudah masuk ke ranah politik praktis, dan tidak mengindahkan norma kepatutan dan jati diri organisasi MUI.
“Atas dasar pertimbangan tersebut, DP MUI Pusat menyepakati untuk memberikan teguran dan peringatan kepada Pimpinan MUI Kota Sorong,†kata Zainut, Kamis (25/4).
Selain teguran, DP MUI pusat meminta kepada Pimpinan MUI Kota Sorong agar menjaga netralitas institusi MUI dari politik praktis, sebagaimana diamanatkan oleh PD/PRT MUI.
DPP MUI Pusat juga mengingatkan kepada MUI Kota Sorong agar hal-hal terkait dengan proses pemilu yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan serta diduga terjadi adanya pelanggaran terhadap ketentuan pemilu, agar disalurkan sesuai mekanisme hukum yang telah tersedia, yakni ke Bawaslu, DKPP, dan MK.
“Kami juga meminta Pengurus MUI Kota Sorong agar segera melakukan konsolidasi organisasi dalam rangka menjaga suasana masyarakat tetap aman dan kondusif, serta menjunjung tinggi suasana ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah,” katanya.
MUI kata Zainut merupakan wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami. “Sebagai sebuah institusi, MUI netral dan menjauhkan diri dari kepentingan politik praktis,†jelasnya.
Zainut menyebut MUI berkomitmen untuk menjunjung tinggi politik keumatan dan kebangsaan. Untuk itu, setiap kebijakan, tindakan atau aktifitas pengurus MUI di setiap tingkatan tidak boleh menarik institusi MUI masuk ke ranah politik praktis, karena hal tersebut berlawanan dan bertentangan dengan jati diri, dan Pedoman Peraturan Organisasi MUI. (*/dbs)
