WartaPenaNews, Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD meminta Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) tidak ada dualisme biar hukum di Indonesia berjalan baik. Dia meminta organisasi advokat ini untuk menyatu buat bangsa.
Hal semacam itu disampaikan Dewan Presidium Nasional Persatuan Persatuan Advokat Indonesia (DPN Peradi) usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
“Beberapa kali beliau katakan bagaimana juga harus menyatu. Namun masalah surat MA, mereka akan mengupayakan, karena ini di luar susunan mereka, namun Mahfud ia akan mencari jalan terpilih selesaikan, karena bagaimana juga advokat yakni penegak hukum, jika salah satunya tiangnya lemah karenanya penegak hukum jadi lemah,” kata mantan Ketua DPN Peradi Otto Hasibuan, di Jakarta, seperti dilansir Di antara.
Mahfud MD yang merupakan Ketua Dewan Ahli Peradi pun akan mengupayakan untuk menunjang selesaikan adanya perpecahan di badan Peradi.
Ada pun dalam pertemuan itu Ketua Umum Peradi Yusuf Fauzie Hasibuan dan sekitar 20 anggota Peradi. Dalam peluang itu, Otto pun menjelaskan jika faksinya keberatan dengan surat ketetapan MA yang dengan mudahnya menyumpahkan seseorang untuk jadi advokat.
“Namun yang sangat utama bagaimana cara surat MA No 73 yang memperkenankan semua advokat diusulkan dari organisasi mana lantas dapat diangkat. Itu bikin kwalitas advokat Indonesia hancur karena, kwalitas standarisasi karier jadi tak dapat terbangun,” pungkasnya.
“Bayangkan, Anda dapat dirikan organisasi 2-3 orang selanjutnya anda dapat menarik uang dari orang terus ajukan ke pengadilan tinggi untuk disumpah lalu besoknya jadi advokat. Itu yang terjadi saat ini,” jelas Otto.
Seperti diketahui DPN Peradi terbelah jadi tiga tim yaitu Yusuf Fauzie Hasibuan dan Juniver Girsang sejak musyawarah nasional pada 2015. Bahkan juga selanjutnya tampak DPN Peradi tim Luhut MP Pangaribuan. (mus)
