WartaPenaNews, Jakarta – Menyikapi banyaknya jatuh korban dari pihak KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara), mulai dari sakit ringan, stroke, pingsan hingga meninggal dunia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu mengatakan pihaknya berharap Dinas Kesehatan setempat dapat memberikan layanan kesehatan gratis kepada petugas pemilu yang hingga kini masih bertugas.
“Dari data sementara laporan yang diterima KPU, jumlah korban petugas Pemilu tercatat 54 orang meninggal dan 32 orang sakit. Sangat mungkin masih bertambah karena sekarang rekap suara di kecamatan sedang berlangsung,†kata Viryan di Jakarta, Senin (22/4).
Dirinya pun mengaku tidak akan berdiam diri menanggapi banyaknya petugas KPPS yang menjadi korban dalam menjalankan tugas. KPU akan memberikan santunan bagi keluarga korban.
Viryan pun menambahkan ke depan akan mengusulkan kepada pemerintah dan DPR agar petugas KPPS diberi tunjangan dan asuransi. Hal ini diperlukan bagi para pejuang pesta demokrasi di lapangan.
“Sudah saatnya negara memerhatikan jaminan kesehatan badan penyelenggara pemilu ad hoc karena volume pekerjaan mereka yang luar biasa berat,†tukasnya.
Terpisah, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo meminta agar keselamatan dan kesehatan para petugas penyelenggara pemilu diperhatikan. Misalnya, melalu penyediaan asuransi.
“Dengan begitu, negara hadir memperhatikan para petugas KPU dan Polri yang gugur di medan juang pemilu dirasakan oleh mereka dan keluarganya. Termasuk menjamin kesehatan serta keselamatan para petugas KPPS, Polri, dan TNI yang masih bertugas mengawal rekapitulasi hasil Pemilu,†kata pria yang akrab disapa Bamsoet dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
Bamsoet menambahkan, berbagai kejadian Pemilu Serentak 2019 akan menjadi catatan untuk evaluasi masa akan datang. Dari mulai masa kampanye yang terlalu lama, sistem pemilihan yang rumit, serta tidak adanya asuransi yang melindungi petugas di lapangan.
“Kita ingin agar penyelenggaraan pemilu ke depannya berjalan lebih baik lagi. Oleh karena itu perbaikan sistem mutlak harus dilakukan. Pembenahan akan dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Terutama yang menyangkut keselamatan dan perlindungan petugas di lapangan,†tandas politikus dari Dapil Jawa Tengah VII ini. (*/dbs)
