WartaPenaNews, Jakarta -Â Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari meminta pemerintah segera merespons tentang polemik sejumlah rumah sakit (RS) menghentikan layanan terhadap pasien BPJS Kesehatan agar masyarakat tidak dirugikan.
“Pak Jokowi beserta jajaran termasuk BPJS Kesehatan harus menelusuri secepatnya kejadian ini. Jangan sampai masyarakat Indonesia dirugikan karena hal ini,” ujar Putih Sari dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (5/1/2019).
Putih Sari yang kembali maju sebagai Caleg DPR RI Partai Gerindra dari Dapil Jabar VII mewakili Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta dengan nomor urut 1 ini berharap kebijakan syarat sertifikasi akreditasi yang harus dimiliki oleh setiap Mitra BPJS Kesehatan diberlakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya.
Putih Sari meminta pemerintah untuk melakukan addendum terhadap peraturan tersebut.
“Misalnya luasnya wilayah Indonesia sehingga pemerataan kualitas dan sarana prasarana faskes yang berbeda-beda tentu harus dipertimbangkan dalam membuat kebijakan. Melihat hal tersebut maka sebaiknya Kemenkes melakukan addendum terhadap peraturan yang dikeluarkan dan diberlakukan di tahun 2020 agar Faskes dapat mempersiapkan diri sesuai aturan baru tersebut,” lanjutnya.
Diketahui sejumlah rumah sakit di Tanah Air, sejak Selasa (1/1/2019) menghentikan layanan untuk pasien akibat tunggakan yang belum dibayar.
Informasi yang beredar di media sosial, Kamis (3/1/2019) setidaknya  ada 4 rumah sakit yang menghentikan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Yakni, RS Citama Bogor, Jawa Barat, RS Karya Medika Jawa Barat, RS MM Indramayu di Jawa Barat, dan RSUI Kustati Surakarta di Jawa Tengah.
Kondisi sama boleh jadi dialami rumah sakit-rumah sakit lainnya di Jawa Timur dan di luar Jawa.
Terpisah, Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf, tidak membantah adanya penghentian kerja sama dengan sejumlah RS. Hal ini berkaitan dengan syarat sertifikasi akreditasi yang wajib dimiliki setiap fasilitas kesehatan (Faskes) Mitra BPJS Kesehatan. (isu/rob)
