WartaPenaNews, Jakarta – Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Humphrey Djemat mensinyalir bahwa perselisihan di internal partainya tidak luput dari intervensi pemerintah yang telah membodohi publik dengan melakukan praktik curang, dimana hukum telah dikangkangi demi kepentingan politik.
“Publik akan melihat bahwa PPP Muktamar Jakarta sesungguhnya tidak berhadapan dengan PPP Romy, melainkan berhadapan dengan Penguasa yang lalim,” kata Humphrey dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/1/2019).
Baca Juga :
Humphrey Djemat; Putusan PK 182 Beri Pengesahan Atas PPP Versi Muktamar Jakarta
Menurutnya, kemenangan PPP Muktamar Jakarta di pengadilan secara de facto tidak pernah terwujud akibat berhadapan dengan pemerintah yang tidak patuh hukum, namun dipastikan tekad dan perjuangan demi menemukan keadilan tidak akan pernah berhenti.
Merujuk pada, putusan PK No. 79 telah mengesahkan PPP versi Muktamar Jakarta karena memberikan pertimbangan bahwa perselisihan PPP adalah perselisihan mengenai muktamar dan oleh karenanya harus dikembalikan sesuai dengan amanat mahkamah partai. Menurut Humphrey, Mumtamar Jakarta sebagai satu-satunya muktamar yang telah dilaksanakan sesuai dengan keputusan mahkamah partai.
“Putusan PK No. 182 dan bahkan seluruh perkara pengadilan yang berlangsung antara PPP Muktamar Jakarta dengan PPP Muktamar Pondok Gede, baik dalam lingkup perdata, TUN maupun MK, faktanya hingga saat ini tidak pernah ada yang memberikan keabsahan kepada PPP Romy atau Muktamar Pondok Gede,” jelas Humphrey. (rob)
Baca Juga :
Bertemu Gus Sholah, PPP Versi Muktamar Jakarta Optimis Raih Dukungan dari Umat Islam
