WartaPenaNews, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) sepakat untuk memperkuat kerja sama di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini diawali dengan pertemuan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph Donovan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 7 November lalu. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas kerja sama sektor kelautan dan perikanan yang telah terjalin antara Indonesia dan AS serta menggali potensi kerja sama yang baru.
Dalam pertemuan tersebut hadir juga Wakil Dubes AS Heather Variava dan Economic Environment and Science Officer Beney Lee. Sementara itu, Edhy Prabowo didampingi Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja, Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Rina, Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Aryo Hanggono, serta Direktur Perbenihan Coco Kokarkin.
Dalam pertemuan itu, Joseph Donovan menyampaikan selamat atas terpilihnya dan dilantiknya Edhy Prabowo sebagai Menteri KKP periode 2019-2024, ia mengatakan selama ini kerjasama sektor kelautan dan perikanan kedua negara telah terjalin dengan baik. Kerja sama tersebut diantaranya pelatihan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang melibatkan KKP dan Kementerian/Lembaga terkait, Marine Biodiversity and Sustainable Fisheries Program KKP-USAID dan Maritime Domain Awarness. Ia juga memberitahukan bahwa AS telah menerapkan Seafood Import Monitoring Program untuk menjamin produk perikanan yang masuk ke AS.
Dalam mengimplementasikan kebijakan ini,AS memberikan asistensi kepada pemerintah dan perusahaan perusahaan perikanan Indonesia agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi persyaratan. Di bidang investasi, salah satu perusahaan AS Forever Oceans Corporations telah mempunyai kerja sama dengan Pemda Sulawesi Utara untuk mengembangkan budi daya lepas pantai,adapun komoditas yang dibudidayakan adala ikan Amberjack untuk diekspor ke AS. Pihaknya juga memiliki permintaan menarik terkait Kapal Perang AS, USS Houston yang tenggelam di perairan Banten.
Menurutnya, kapal tersebut merupakan makam bagi 600 pelaut AS sehingga memiliki arti penting bagi sejarah AS dan meminta KKP dapat menetapkan kawasan tenggelamnya kapal USS Houston sebagai kawasan konservasi Maritim. Edhy mengatakan bahwa KKP berkomitmen untuk melanjutkan program program kerjasama pembangunan kelautan dan perikanan yang telah terbukti memberikan dampak positif bagi Indonesia baik dalam pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan maupun peningkatan kesejahteraan rakyat.
Salah satunya kerja sama dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam memerangi illegal, unreported dan unregulated fishing. “Illegal fishing merupakan musuh bersama dan KKP tidak akan pernah berhenti memeranginya dan kami pastikan kebijakan ke depan tidak akan bertentangan dengan semangat pemberantasan illegal fishing,†ujar dia dalam siaran persnya yang diterima Investor Daily, di Jakarta, Minggu (10/11).
Sesuai dengan amanat presiden, ia akan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh stakehoolder kelautan dan perikanan dan fokus memaksimalkan potensi perikanan budidaya di Indonesia. Adapun tekait permintaan untuk menjadikan lokasi tenggelamnya USS Houston sebagai kawasan konserva maritim akan ditampung dan keputusan akan dirapatkan dengan Kementerian lainnya. (cim)
