WartaPenaNews, Jakarta – Target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah Jokowi sebesar 5,3-5,6% untuk tahun 2020 sangat mengecewakan. Karena, angka itu nyaris sama dengan kinerjanya selama 4,5 tahun terakhir yang stagnan di angka 5%.
“Itu betul-betul pas-pasan, sangat mengecewakan, tidak ada strategi dan inovasi baru. Hanya “business as usualâ€, sekedar numpang lewat doang,” ujar ekonom senior, Rizal Ramli, dalam keterangan pers, Kamis (25/4/2019).
Rizal Ramli berpendapat, rencana ekonomi 2020 yang mediocre tersebut, juga akan masih dihantui dengan utang yang semakin besar dengan yield utang dengan yield (sekitar 8%) salah satu yang tertinggi di kawasan. Saat ini utang pemerintah pusat sudah Rp 4.567 triliun (Februari 2019). Cicilan bunga utang Rp 70,6 triliun (Akhir Maret 2019).
“Rencana Ekonomi 2020 yang mediocre itu juga akan meneruskan “Trio-Deficitsâ€, yaitu defisit Neraca Perdagangan sebesar -U$193 juta (Q1-2019), defisit transaksi berjalan -U$9,1 miliar, dan defisit APBN yang di Q1-2019 sudah tembus Rp 102 triliun. Tidak ada strategi dan blue print yang jelas untuk mengurangi Trio-Deficits tsb, mungkin karena sudah terkesima dengan gembar-gembor “dongeng keberhasilan ekonomiâ€,” tutur mantan Anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu.
Kalau terlalu sering “mendongeng”, akhirnya tertipu sendiri dengan dongeng palsu itu. Korban kampanye ‘post truth’. Tapi korban yang sesungguhnya adalah rakyat yang hidupnya semakin susah, dengan daya beli yang terus merosot.
“Lho kalau gitu ngapaian mau jadi Presiden lagi? Kok tega-teganya sekedar menghabiskan waktu tanpa perbaikan kinerja ekonomi, dan tanpa perbaikan nasib rakyat Indonesia? Sekedar melanjutkan kinerja ekonomi yang mediocre dan ‘business as usual’ itu-pun pas-pasan,” kata Rizal.
Oleh karena itu, Rizal Ramli menegaskan, harus ada perubahan, agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, daya beli rakyat meningkat, lebih banyak lapangan kerja, dan upah meningkat. Untuk itu, tidak bisa sekedar melanjutkan ekonomi yang mediocre ini, yang dalam ‘dongeng’ tapi sulit dalam kenyataan. Tidak bisa sekedar hanya meneruskan “business as usualâ€.
“Itulah mengapa pemerintahan baru yang akan dilantik Oktober 2019 nanti, harus segera membongkar dan memperbaiki RAPBN 2020 mediocre itu, agar bisa mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat lebih tinggi,” tukas Menko Ekuin era Presiden RI ke-4, Aburrahman Wahid alias Gus Dur itu.
“Termasuk merumuskan strategi agar resiko ekonomi Indonesia berkurang dengan cepat. Mengubah strategi perdagangan & industri yang lebih bermanfaat dan unggul. Dan merumuskan strtategi da blue print agar Kesejahteraan Rakyat meningkat sejalan dengan peningkatan Kedaulatan Pangan, Energi, Air dan Keuangan periode 2020-2024?” tandas Rizal Ramli.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Bogor pada Selasa (23/4/19) lalu. Agenda utamanya adalah pembahasan anggaran dan fokus kerja pada 2020.
Menkeu Sri Mulyani usai rapat mengatakan ada beberapa target yang akan ditetapkan untuk tahun 2020, terutama dalam hal makro ekonomi. Salah satu soal target pertumbuhan ekonomi.
Sri Mulyani mengatakan, target pertumbuhan ekonomi yang akan disasar adalah kisaran 5,3-5,6 persen.
“Untuk awal ini kita berasumsi pertumbuhan ekonomi akan berkisar 5,3-5,6 persen, namun Presiden berharap kita bisa pacu sampai 5,6 persen,” kata Sri Mulyani. (rob)