WartaPenaNews, Jakarta – Sejak pesta demokrasi pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2004 lalu, serangan siber pada sistem Teknologi Informasi (TIK) dalam proses rekapitulasi hingga pengumuman terus mengalami peningkatan serta perluasan. Belajar dari hal diatas tidak dipungkiri serangan bakal terjadi kembali dalam proses Pemilu 2019 yang digelar pada April mendatang.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Djoko Setiadi dalam Rapat Koordinasi (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Jakarta, Rabu (27/3).
“Serangan Siber merupakan serangan yang spectrum dan dampaknya luas bahkan bisa melumpuhkan suatu bangsa. Sejak Pemilu 2004, serangan siber kerap kali mewarnai pelaksanaan Pemilu, tak terkecuali dengan Pemilu 2019 ini. Oleh karenanya kita harus bisa antisipasi hal ini,” kata Djoko.
Ia merinci, serangan pertama yang perlu diantisipasi adalah hack atau peretasan. Hack adalah serangan yang bertujuan mengganggu infrastruktur yang digunakan dalam Pemilu. Banyak cara yang dilakukan para Hacker/peretas, seperti dengan meretas web penyelenggara Pemilu.
“Tren yang pertama adalah Hack, biasanya dilakukan dengan meng-hack web KPU atau penyelenggara Pemilu, misalnya dengan mengganti halaman utamanya, dan lain sebagainya,” terangnya.
“Ada juga Leak. Ini adalah serangan yang berkaitan dengan pembocoran informasi.Leak ini serangan yang targetingnya peserta Pemilu atau peserta kampanye dengan menargetkan data peserta yang bersifat privat untuk dicuri dan dimanfaatkan untuk pihak tertentu,” tambah dia.
Dan yang terakhir adalah Amplify. Amplify adalah serangan untuk memviralkan informasi. Kata Djoko, serangan ini digunakan untuk menyerang peserta Pemilu atau yang mengarah pada kampanye hitam untuk menjatuhkan lawan dengan bukti kekuarangan atau keburukan.
Joko mengungkapkan, untuk menghadapi tiga serangan tersebut, BSSN memiliki tiga strategi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu penguatan keamanan aplikasi penyelenggara Pemilu, penguatan infrastruktur Teknologi Informasi KPU dan edukasi dan literasi kepada pihak yang terlibat langsung dalam Pemilu. (*/dbs)
