WartaPenaNews, Jakarta – Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, mengatakan kalau ia tidak akan mundur dari jabatannya dan pemerintahannya akan konsentrasi melakukan perbaikan kondisi hukum dan keteraturan di wilayah itu.
“Protes dan protes beberapa terakhir ini bertambah menaikkan aksi kekerasan, dan tindakan yang merisaukan ini telah melewati batas,” kata Carrie dalam sebuah pertemuan wartawan ini hari.
“Kekerasan yang meluas atas nama tuntutan spesifik atau gerakan tidak kooperatif telah secara serius merusak hukum dan keteraturan di Hong Kong, dan menggerakkan kota yang kita sayangi ini di ujung kondisi yang beresiko,” tangkisnya, seperti diberitakan Kanal News Asia, Senin (5/8/2019).
Menurut Lam, aksi itu bikin sejumlah besar penduduk Hong Kong menantang kegalauan atas kehidupan sehari-hari. Beberapa bahkan sukar terhubung transportasi umum dan terhambat untuk beraktivitas.
“Pemerintah telah menginformasikan kalau RUU ekstradisi sudah mati, tapi para demonstran terus melakukan aksi dan pemogokan,” katanya.
“Pemerintah akan tegas dalam mengontrol hukum dan keteraturan di Hong Kong dan memulihkan keyakinan. Ini dia saatnya buat kita untuk berhimpun untuk tidak hiraukan ketidaksamaan dan kembalikan keteraturan dan mengatakan tidak pada keributan,” ujar Lam.
Dalam pertemuan wartawan itu, Lam menjelaskan kekurangan pemerintahannya dalam mengatasi arah awal perancangan undang-undang ekstradisi yang memetik protes besar sebulan terakhir.
“Apa yang belum kami kerjakan secara baik yaitu menjelaskan dengan cara yang lebih efektif arah RUU ini, untuk menyertakan semakin banyak dan mungkin dengarkan semakin banyak,” tuturnya.
Pengakuan Lam ini dilakukan setelah akhir minggu lalu, pengelola aksi protes mengatakan sekitar 14.000 orang dari lebih dari 20 bidang telah mempunyai komitmen untuk ambil tindakan sipil pada Senin ini.
Beberapa ribu orang dari semua susunan orang mengatakan akan melakukan pemogokan di berbagai bidang mulai dari para pegawai negeri dan pekerja sosial, pramugari, pilot, pengemudi bis, bahkan karyawan di Disneyland, Hong Kong.
Protes di Hong Kong pada awalnya didorong oleh aksi oposisi pada undang-undang ekstradisi. Tapi, tuntutan ini terus berkembang berubah menjadi gerakan yang luas tuntut adanya reformasi demokratis. (mus)
