WartaPenaNews, Jakarta – Jaksa Agung HM Prasetyo berharap sosok Jaksa Agung mendatang berasal dari pejabat karier karena paling tahu permasalahan dan seluk beluk di Kejaksaan. Hal itu diungkapkan karena mulai viral adanya opini jabatan Jaksa Agung yang sangat strategis menjadi rebutan partai politik.
Menanggapi hal tersebut, Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo terkait hal tersebut merupakan pernyataan yang objektif. “Bagaimanapun Jaksa Agung dari parpol tidak ada keuntungan sedikitpun untuk perkembangan kejaksaan sebagai lembaga pemerintah dari kekuasaan kehakiman,” tuturnya, Minggu (3/2).
Selain itu, kata Fickar, pernyataan orang nomor satu di korps Adhyaksa itu suatu pengakuan yang sangat jujur dari seorang pimpinan Kejaksaan RI. “Pengakuan jujur dari pimpinan kejaksaan yang bukan karier bahwa Jaksa Agung karier akan lebih baik,” jelasnya.
Sementara, Komisioner Komisi Kejaksaan RI (Komjak), Indro Sugianto mengatakan yang lebih penting untuk kepemimpinan Kejaksaan kedepan yakni pertama kemampuan dalam memahami kebutuhan dan harapan rakyat dan pemangku kepentingan terhadap Kejaksaan.
Kedua, kata Indro, kemampuan memahami nilai, visi, misi kejaksaan dengan mempertimbangkan kebutuhan harapan rakyat, Lalu emampuan untuk merumuskan strategi dalam meneejemahkan dan mengimplementasikam nilai, visi dan misi.
“Kemampuan menyusun organisasi tata laksana dan anggaran untuk menjalankann strategi, kemampuan untuk membangun sistem dan prosedur (SoP) guna melaksanakan tugas dan fungsi utamanya,” terangnya.
Sedangkan menurut Koordinator Masyarakat Anto Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan Jaksa Agung kedepan yang paling penting, orang yang independen dan tidak terafiliasi dengan partai politik manapun.”Akan diragukan kenetralannya meskipun dari internal tapi nyatanya terafiliasi dengan parpol,” katanya.
Menurutnya, saat ini diduga kuat ada beberapa pejabat di Kejaksaan Agung yang sudah mulai pendekatan kepada partai politik demi ambisinya menjadi Jaksa Agung. Dia berharap siapapun presiden terpilih nantinya akan mampu memilih jabatan Jaksa Agung untuk diberikan kepada orang yang independen.
“Presiden harus kebal dengan tekanan orang orang dan partai politik yang berada disekitarnya. Presiden siapapun nanti yang terpilih harus memastikan bahwa Jaksa Agung adalah orang yang independen dan tidak angkat orang internal yang terpapar sebagai orang partai politik,” tegasnya.
Seperti diketahui, saat meluncurkan website dan mengukuhkan pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) di Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, Jumat (2/2) lalu, Jaksa Agung HM Prasetyo berbicara banyak soal Jaksa Agung kedepan. “Kita harapkan agar Jaksa Agung berasal dari pejabat karier,” kata Prasetyo.
Prasetyo sendiri berharap Jaksa agung mendatang berasal dari kalangan internal kejaksaan. Karena jaksa yang paling tahu permasalahan dan seluk beluk penegakan hukum di Kejaksaan. “Bahwa ini negara demokrasi tentunya ada irisan dengan politik itu biasa. Tapi tidak berarti Jaksa Agung harus tidak independen,” terangnya.
Sebelumnya viral beredar lima nama tokoh nasional menjadi calon atau kandidat Jaksa Agung yang akan ditunjuk pasangan capres nomor urut dua Prabowo-Sandiaga Uno jika menang Pilpres 2019.
Kelimanya yakni penyidik KPK Novel Baswedan, mantan wakil ketua KPK Bambang Widjojanto serta Busyro Muqoddas. Dua lainnya ahli hukum Todung Mulya Lubis dan mantan pimpinan KPK Chandra M Hamzah. (dbs)
