WartaPenaNews, Jakarta – Koordinator Jaksa Watch Indonesia (JWI) Haris Budiman meminta agar langkah Jaksa Agung RI Sanitiar (ST) Burhanuddin melakukan bersih-bersih di lingkungan korps Adhyaksa harus didukung penuh.
Diharapkan Jaksa Agung yang dilantik Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019 lalu, memberi harapan baru dengan langkah-langkah pembersihan di lingkungan Kejaksaan.
Hal itu ditegaskan Koordinator Jaksa Watch Indonesia (JWI) Haris Budiman dalam Diskusi Tematik menyambut Hari Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hari Anti Korupsi Sedunia, Desember 2019, yang digelar di Kawasan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (04/12/2019).
Dikusi itu mengulas tema, “Siapa Yang Salah Dengan Tidak Tegaknya Hukum dan HAM? Bukan Rakyat dan Bukan Undang-Undang, Pelanggaran Terbesar Ada Pada Penjahat dan Aparatur Hukum Itu Sendiriâ€.
“Jaksa Agung ST Burhanuddin harus didukung penuh melakukan aksi bersih-bersih di Kejaksaan. Sejauh ini, langkah yang dilakukan Burhanuddin sangat positif dan progresif untuk membersihkan institusinya sebagai penegak hukum. Ke depan, para pencari keadilan akan lebih percaya dan mendapatkan penegakan hukum di kejaksaan,†tutur Haris Budiman.
Pria yang berprofesi sebagai advokat ini melanjutkan, sebagai aktivis dan pegiat hukum dan HAM, dirinya merasakan betapa amburadulnya penegakan hukum di Indonesia selama ini. Bahkan, warga masyarakat biasa, orang-orang yang tidak mampu, dan para pencari keadilan, sering terhempas untuk mendapatkan penegakan hukum di kejaksaan.
Menurut Haris Budiman, penyelewengan hukum terjadi bukan karena tidak adanya institusi penegak hukum. Tidak juga dikarenakan masyarakat yang kurang faham hukum. Tetapi, penegakan hukum kerap melenceng terutama dilakukan oleh oknum aparatur penegak hukum itu sendiri.
“Masa depan penegakan hukum dan HAM di Indonesia ada di tangan mereka. Jika aparatur hukumnya bobrok dan bermental korup, jangan harap akan terjadi penegakan hukum. Jadi, udah benar apa yang dilakukan Jaksa Agung Burhanuddin,†tutur Haris Budiman lagi.
Hari Budiman mengungkapkan, perilaku korup dan penyelewengan hukum itu banyak dilakukan oknum-oknum aparatur hukum itu sendiri. Seperti di kejaksaan, sering ditemui jaksanya yang berwatak korup.
“Misal, jika benar apa yang sudah terungkap adanya dua orang oknum jaksa yang memeras saksi pelapor di Kejaksaan Tinggi DKI, itu bukan hal baru. Selama ini praktik seperti itu sering mereka lakukan. Sangat aneh, masa warga melaporkan persoalan hukum, namun pelapor pula yang dimintai uang dan diperas? Itu sangat nista. Aparatur penegak hukum seperti itu pasti korup dan busuk,†beber Haris. (rob)
