WartaPenaNews, Jakarta-Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D Heripoerwanto menyampaikan pembentukan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI), perlu dilakukan.
“Kenapa kemudian Direktorat Jenderal ini perlu ada, karena kita melihat bahwa di dalam Visium PUPR 2020 posisi sampai tahun 2024 itu kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur adalah sebesar Rp 2.058 triliun,†ujar Heri.
Rencanannya, sejumlah kebutuhan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk proyek Sumber Daya Air (Rp 577 triliun), Jalan dan Jembatan (Rp 573 triliun), Infrastruktur Permukiman (Rp 128 triliun), dan Perumahan (Rp 780 triliun).
“Saat ini kapasitas posisi proyeksi APBN 2020-2024 baru mencapai Rp 623 triliun atau baru 30 persen dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur. Sehingga diperlukan pembiayaan non APBN sebesar Rp 1.435 triliun. Inilah yang kami lakukan bersama-sama dengan unit-unit organisasi sektoral untuk memenuhi yang non-APBN sebagai tugas utamanya,†imbuh Heri.
Meskipun demikian, Heri juga memastikan bahwa perubahan organisasi tidak membuat lepasnya tanggung jawab terhadap pelaksanaan misi Pemerintah untuk membantu pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Kenyataannya Direktorat ini langsung bergerak cepat mengimplementasikan Kebijakan Kementerian PUPR,” imbuh Heri.
Ia juga menuturkan bahwa DJPI akan bertugas membantu penyediaan dan pembangunan infrastruktur dengan cara menggandeng investor melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Intinya sebetulnya KPBU itu mulai dari merencanakan, merancang, mendesain, membangun, membiayai, mengoperasikan melalui entitas namanya badan usaha. Beda dengan APBN kita mengenal yang membangun adalah kontraktor,†papar Heri.
Skema KPBU memberikan manfaat berupa transfer pengetahuan dari swasta ke Pemerintah dan Pemerintah Daerah, alokasi resiko dua belah pihak, baik swasta dan Pemerintah, penyelesaian proyek sesuai dengan kesepakatan yang dapat menghindari siklus anggaran multitahun, serta peluang investasi bagi pihak swasta. Dulu simpul KPBU ditangani oleh Direktorat Bina Investasi di Ditjen Bina Konstruksi. Sekarang, dilimpahkan ke DJPI melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 379 Tahun 2019.
“Kita berharap dengan cara demikian kita bisa lebih cepat untuk membangun infrastruktur bidang PUPR,” imbuh Heri.
Untuk 2019, progres KPBU telah mencakup empat tahap, yakni tahap pertama (Perencanaan) di Proyek Batam severage system (fase 2), kedua (Persiapan) meliputi 12 proyek, ketiga (Transaksi) meliputi delapan proyek, serta keempat (Implementasi/Konstruksi) dengan 1 proyek non-tol dan 33 proyek tol.
Heri pun memastikan meskipun baru dibentuk DJPI, telah menempatkan orang-orang yang memiliki pengalaman mumpuni di pos-pos tiap direktoratnya. Selain menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Direktorat ini juga siap melanjutkan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan.
“Kami pastikan bahwa di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, kami menempatkan orang-orang yang dulu paham urusan itu, sehingga tidak perlu belajar lagi,†tegasnya Heri saat jumpa pers dalam rangkaian PUPR Expo 4.0 Kementerian PUPR di Jakarta.
Secara organisasi, Heri menegaskan bahwa DJPI melibatkan sebagian unit organisasi lain di Kementerian PUPR untuk dapat memberikan layanan yang lebih baik dan terintegrasi.
