WartaPenaNews, Sumsel – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali akan menyalurkan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk rumah bersubsidi di Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Selatan.
“Kami ingin agar kualitas rumah bersubsidi tidak hanya baik dari sisi konstruksi bangunan saja tapi juga fasilitas yang ada di dalam lingkungannya seperti jalannya juga harus baik,†ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul hamid dalam siaran persnya, Senin (21/7/2021).
Menurut Khalawi, bantuan PSU disalurkan Kementerian PUPR kepada rumah bersubsidi yang dibangun oleh para pengembang perumahan. Dengan demikian, masyarakat yang tinggal di rumah bersubsi bisa menikmati jalan lingkungan yang rapih dan memiliki kualitas yang baik.
Sementara Kepala Balai PelaksanaPenyediaan Perumahan (P2P) Sumatera V Direktorat Jenderal Perumahan kementerian PUPR, Ir. A Darwis menerangkan, pada tahun ini sebanyak 340 unit rumah bersubsidi di Provinsi Sumatera Selatan akan mendapatkan program Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dari Kementerian PUPR.
Berdasarkan data yang ada, penyaluran bantuan PSU di Sumatera Selatan dilaksanakan secara tersebar di enam lokasi perumahan bersubsidi dengan total anggaran senilai Rp1,921 miliar.
Beberapa lokasinya antara lain Kota Palembang mendapatkan 124 unit dengan nilai Rp646,31 juta yang terbagi menjadi dua lokasi perumahan yakni Perumahan Griya Sematang Sejahtera sebanyak 74 unit dan Perumahan Griya Lembah Hijau 50 unit. Kota Lubuk Linggau sebanyak 51 unit di Perumahan Grand Ville Taba Lestari dengan nilai bantuan PSU Rp279,43 juta.
Selanjutnya adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 52 unit di Perumahan Adzikro dengan nilai Rp287,43 juta, Kabupaten Musi Banyuasin 63 unit di Perumahan Palem Hijau Residence dengan nilai Rp407,7 juta dan Kabupaten Banyuasin 50 unit di Perumahan Bukit Indah Residence dengan nilai Rp300,24 juta.
“Kami berharap pengembang di Sumsel dapat lebih bersemangat dalam membangun rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kami juga akan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku pembangunan dalam penyediaan perumahan yang layak bagi MBR,†harapnya. (rob)
