wartapenanews.com – Puluhan media di Kuwait dicabut izin operasionalnya pada Rabu (22/6/2022). Tindakan hukum bakal pula dijatukan ke berbagai media tersebut.
Kuwait sebenarnya dikenal sebagai negara dengan kebebasan pers yang lebih dibanding negara-negara Arab lainnya.
Negara itu memiliki 530 situs berita berlisensi. Namun, pemerintah terkadang meluncurkan tindakan keras terhadap media.
“Izin 90 situs berita online telah dicabut dan 73 media telah dirujuk ke penuntutan negara selama dua pekan terakhir karena pelanggaran hukum,” jelas Kementerian Informasi Kuwait, dikutip dari Al Arabiya, Kamis (23/6/2022).
“Ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran undang-undang yang mengatur [media] atau pemerosotan menuju kekacauan media,” lanjutnya.
Seorang pejabat yang tidak menyebutkan namanya menjelaskan, wadah-wadah tersebut menjadi sasaran atas dugaan rentetan pelanggaran, termasuk penyebaran berita palsu.
Diduga media-media yang tersandung masalah itu, terseret dengan ketegangan politik di Kuwait, yang melibatkan parlemen dan pemerintah.
Sebelumnya, Putra Mahkota Kuwait, Misyal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, mengumumkan pembubaran parlemen pada Rabu (23/6/2022). Keputusan politik teranyar itu muncul ketika 21 anggota parlemen oposisi melakukan pemogokan. Mereka memprotes penundaan sesi legislatif dan kegagalan untuk pembentukan pemerintahan baru.
Menyaksikan eskalasi perselisihan antara legislatif dan kabinet, Kuwait juga menyerukan pemilihan baru dalam beberapa bulan mendatang.
Pemerintah Kuwait didominasi oleh keluarga Al-Sabah selama lebih dari satu dekade. Pertikaian antara anggota parlemen dan pemerintah telah mengguncang negara itu. Akibatnya, Kuwait seringkali membubarkan parlemen dan kabinet.
Pada April lalu, kabinet mengundurkan diri tiga bulan setelah dilantik. Kabinet Kuwait tersebut merupakan yang keempat kalinya dibentuk dalam dua tahun terakhir. (mus)
