IPOL.ID- Ancaman yang diberikan wapres Ma’rif Amin terkait dengan menteri-menteri nyaleg bakal diabaikan para politisi tersebut.
Wapres dinilai tidak memiliki kewenangan dalam menentukan pergantian kabinet atau pembantu presiden.
Adalah pengamat Ujang Komarudin yang menilai ancaman itu tidak akan berarti apapun bagi para menteri yang maju menjadi caleg di pileg 2024.”Karena kewenangan itu berada di presiden. Bukan wapres,” ujar Ujang kepada Ipol id, Selasa (23/5).
Dia mengatakan, sangat sulit bagi para menteri yang maju menjadi caleg untuk fokus dalam tugas kementrian. Sebab, di tahun politik, mayoritas akan memfokuskan untuk berkampanye di dapilnya masing-masing.”Sehingga tugas-tugas di kementerian pun akan sulit dikerjakan secara bersamaan. Jadi omong kosong kalau ada menteri yang bilang, tetap fokus meski menjadi caleg di pileg tahun depan,” ulasnya.
Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin mengingatkan para menteri yang mendaftar sebagai calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2024 untuk tetap menjaga kinerjanya sebagai menteri. Ma’ruf meminta, kinerja sebagai menteri tidak boleh terganggu dengan kesibukan sebagai caleg.
Presiden sudah mengatakan menteri-menteri (yang daftar caleg) tidak bisa mengabaikan tugasnya. Kalau nanti sampai tugasnya tidak dilaksanakan dengan baik, itu akan di-reshuffle. Saya kira itu sudah ada pernyataan dari presiden,” kata Ma’ruf Amin usai menghadiri acara Asia Media Summit ke-18 di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (23/5).
Ma’ruf menyarankan agar para menteri Kabinet Indonesia Maju yang sudah terdaftar sebagai bacaleg untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai pembantu presiden.
Oleh karena itu saya anjurkan dan saya pesan kepada menteri yang nyaleg supaya tetap menjalankan tugasnya sebagai menteri, sebagai pembantu presiden,” kata dia. Baca juga: Wapres Ajak Media Massa se-Asia Koreksi Kebijakan Negara agar Berpihak ke Masyarakat Dilansir dari Kompas.com, sejumlah nama menteri di kabinet Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin tercatat jadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg).
Mereka adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Selain itu, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor.(Sofian)
