WartaPenaNews, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta menilai Pemerintah Indonesia harus mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya di perairan Natuna, Kepulauan Riau, melalui semua jalur yaitu diplomasi, keamanan, pertahanan, dan pengelolaan ekonomi.
“Kami minta Pemerintah Indonesia bersikap tegas dalam urusan kedaulatan negara. Ini terjemahan nyata dari sikap kita NKRI harga mati,” kata Sukamta di Jakarta, Sabtu (4/1/2020).
Dia menjelaskan, untuk jalur diplomasi merupakan tugas Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memaksimalkan upaya menjaga NKRI, salah satunya melalui ASEAN.
Menurut dia, sudah saatnya Indonesia melakukan konsolidasi ASEAN yang mungkin selama ini agak terabaikan.
“Diplomasi tugas Kemenlu untuk memaksimalkan upaya menjaga NKRI, salah satunya melalui ASEAN. Banyak negara anggota ASEAN yang terkena klaim China ini,” ujarnya.
Sukamta menegaskan bahwa Indonesia tidak mengakui “nine dash line” atau sembilan garis putus-putus China yang menjadi klaim mereka atas Laut China Selatan dan yang meliputi wilayah beberapa negara termasuk wilayah NKRI.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menilai sudah saatnya Indonesia bersikap lebih tegas kepada China sebagaimana pemerintah bersikap tegas kepada Uni Eropa soal sawit.
“Harga NKRI lebih mahal daripada sawit karena itu kepentingan menjaga NKRI perlu menjadi prioritas. Kita tidak perlu drama dalam kasus ini tetapi juga jangan menggampangkan persoalan,” katanya.
Menurut dia, langkah Pemerintah Indonesia melakukan patroli di perairan Natuna hanya salah satu aspek pengamanan dari sisi keamanan.
Dia menilai sudah semestinya negara sebesar Indonesia memiliki Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan TNI Angkatan Laut yang kuat. (cim)
