WartaPenaNews, Jakarta – Perancangan Anggaran Penghasilan dan Berbelanja Wilayah (RAPBD) DKI Jakarta 2020 mendapatkan sorotan karena keganjilan untuk penyediaan barang tersendiri. Diantaranya, yaitu lem aibon yang mendapatkan alokasi budget mencapai Rp82 miliar. dan bolpoin sebesar Rp124 miliar.
Masalah itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempersalahkan skema pengaturan penganggaran secara elektronik atau e-budgeting yang diaplikasikan oleh gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Menurutnya, ajuan ganjil seperti penyediaan lem aibon dalam RAPBD karena e-budgeting yang tidak sempurna.
“Ini ada masalah skema, yakni skema digital (e-budgeting) tetapi tidak smart,” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019, seperti diambil VIVAnews.
Ia menjelaskan jika skema budget itu direncanakan saat masa Joko Widodo (Jokowi) jadi gubernur DKI, selanjutnya digerakkan oleh substitusinya, yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk mendigitalisasi proses penganggaran. Tapi skema itu tak menggunakan kecerdasan bikinan untuk menahan budget ganjil selamat. Walau sebenarnya, menurutnya, jika menggunakan smart sistem karena itu dapat dilakukan pengecekan dan verifikasi.
Skema e-budgeting yang pada saat Ahok dapat menemukan penganggaran siluman Uninterruptible Power Suplai (UPS) yang nilainya mencapai miliaran rupiah itu, kata Anies, tidak seutuhnya efisien menahan budget ganjil selamat. “Ini (e-budgeting) skema digital, tetapi masih memercayakan manual,” katanya.
Selain itu, anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Fasilitas sebelumnya mengutarakan penemuannya pada keganjilan dalam pembahasan saran APBD DKI 2020.
Keganjilan saran budget itu, salah satunya lem aibon yang nilanya mencapai Rp82 miliar, bolpoin seebsar Rp124 miliar di Suku Dinas pendidikan Daerah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer sejumlah Rp121 miliar di Dinas Pendidikan sampai beberapa unit server dan storage sejumlah Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Ia juga mempertanyakan Anies yang tidak tahu dan mengerti isi budget kegiatan itu. Harusnya, kata William, Anies jalankan peranan sebagai gubernur dan bertanggungjawab penuh agar budget tepat target.
“Kalau gubernur saja tidak tahu isi anggarannya, apa yang ingin diulas? Setiap kami dapatkan suatu hal yang ganjil dan kami angkat, kelak dibilang salah input atau tidak tahu menahu . Jangan-jangan terdapat beberapa yang salah input, tetapi tidak diketahui publik karena rinciannya ditutup-tutupi,†katanya.
Bukan hanya itu, William meminta transparansi masalah budget dan mengkritik langkah Anies yang tutup akses web apbd.jakarta.go.id. Karenanya, ia meminta supaya web itu bisa kembali dibuka publik. (mus)
