WartaPenaNews, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menyita aset tersangka kasus dugaan korupsi pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Kali ini, Apartemen South Hills, Kuningan, Jakarta Selatan milik tersangka Benny Tjokrosaputro (BTS) digeledah dan disita.
“Yang South Hills tambahan kita geledah lagi, kita sita 18 unit tambahannya,” ucap Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah kepada wartawan, Jumat 26 Februari 2021.
Apartemen itu diketahui dibangun oleh Ketua KSO Duta Regency Karunia Metropolitan Properti, Tan Kian. Pihaknya akan mendalami dugaan keterlibatan Tan Kian dalam kasus ASABRI. Kata dia, pendalaman dilakukan fokus pada bentuk kerja sama yang dilakukan dalam pembangunan apartemen tersebut murni bisnis atau tidak.
Selain itu, ada kerja sama Benny dan Tan Kian dalam pembangunan properti di Maja, Lebak, Banten yang juga tengah didalami Kejagung.
“Iya pembangunan dilakukan bersama Tan Kian.Ya, kita perdalam kerja samanya, itu kan tanah Benny Tjokrosaputro, yang bangun Tan Kian. Atau dalam rangka cuci uang Benny Tjokro, itu kita perdalam, sebatas mana alat buktinya,” ucap Febrie.
Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi Asabri, antara lain Adam Rachmat Damiri (ARD) selaku mantan Direktur Utama PT Asabri; Sonny Widjaja (SW) selaku mantan Direktur Utama PT Asabri periode 2016-2020; BE selaku mantan Direktur Keuangan Asabri periode 2008-2014.
Selanjutnya, HS selaku mantan Direktur Asabri periode 2013-2014 dan 2015-2019; IWS selaku Kepala Divisi Investasi Asabri periode 2012-2017; LP selaku Direktur Utama Prima Jaringan; Benny Tjokrosaputro (BTS) selaku Direktur PT. Hanson Internasional; dan Heru Hidayat (HH) selaku Direktur PT. Trada Alam Minera dan Direktur PT. Maxima Integra; lalu ada Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relationship, Jimmy Sutopo (JS).
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Primer Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (mus)
