IPOL.ID – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Turki Hakan Fidan, untuk membahas berbagai isu seperti Islamofobia dan reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), di Jakarta, Sabtu (15/7/2023).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta itu, Indonesia dan Turki juga menyampaikan kepentingan yang dimiliki bersama oleh kedua negara dalam isu Palestina.
Hal tersebut disampaikan Retno melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (15/7/2023).
“Kami mempunyai prinsip-prinsip yang sama. Kami ingin kemerdekaan Palestina. Kami juga ingin perdamaian di Afghanistan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan Afghanistan,” kata Retno.
Menlu Fidan, yang pertama kali melakukan kunjungan resmi ke Indonesia sejak menjabat pada Juni 2023 mengatakan, pertemuan tersebut juga membahas berbagai tantangan global yang makin pelik, termasuk Islamofobia dan aksi tercela pembakaran Al Quran.
Dunia sempat dikejutkan dengan aksi pembakaran Al Quran yang telah berulang kali terjadi di Swedia. Yang terbaru adalah pembakaran Al Quran yang dilakukan di sebuah Masjid di Stockholm yang dilakukan bertepatan dengan Iduladha, Juni 2023.
Aksi tersebut mendapatkan kecaman luas dari berbagai negara dan organisasi internasional, termasuk Turki, Indonesia, Uni Eropa, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
“Kami juga berdiskusi tentang berbagai isu mulai dari … Rohingya dan reformasi Dewan Keamanan PBB,” ucap Fidan dikutip infopublik.
Reformasi DK PBB telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun ke belakang.
Indonesia juga menjadi salah satu negara yang menyatakan pentingnya negara-negara Asia dan Afrika untuk terus mendorong proses reformasi DK PBB dalam upaya untuk menjadikan Dewan Keamanan lebih demokratis dan representatif.
Isu reformasi Dewan Keamanan juga sempat dibahas oleh Rusia. yang merupakan salah satu dari lima anggota tetap DK PBB bersama dengan AS, China, Prancis, dan Inggris.
Menlu Rusia Sergey Lavrov pada Juni 2023 mengatakan, bahwa Moskow akan berupaya untuk memperluas keanggotaan DK PBB guna memberikan lebih banyak perwakilan kepada negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, serta mematahkan apa yang dia sebut sebagai dominasi Barat.
Sebelumnya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) melalui pernyataan dalam Komunike Bersama Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-56 di Jakarta, Jumat (14/7/2023), menyampaikan keprihatinan atas perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah, dan menekankan pentingnya penyelesaian secara adil atas konflik Israel-Palestina.
“Kami menekankan kembali pentingnya sebuah solusi yang berkelanjutan, adil dan komprehensif untuk mengatasi konflik Israel-Palestina guna mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah,” demikian pernyataan para menteri luar negeri ASEAN tersebut.
“ASEAN juga mendesak kedua belah pihak untuk secara aktif mengambil langkah positif yang memungkinkan berbagai negosiasi yang mendatangkan traksi dan bekerja sama menuju dimulainya kembali negosiasi untuk mencapai perdamaian yang kekal,” tulis pernyataan tersebut.
ASEAN mendukung penuh hak-hak sah rakyat Palestina untuk (mendirikan) sebuah Negara Palestina yang independen dengan terwujudnya dua negara, Palestina dan Israel, yang hidup berdampingan secara damai dan aman berdasarkan perbatasan pra-1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. (tim)
