WartaPenaNews, Jakarta – Pada era kenormalan baru atau New Normal muncuk wacana memberikan sekat antara driver dan penumpang pada ojek daring (online). Akan tetapi, pada saat kenormalan baru itu, physicall distancing atau jaga jarak tetap harus ditergakkan.
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno berpendapat, jika ojek daring boleh beroperasi, bagi yang biasa memakai kendaraan ini, meski membawa helm sendiri tetaplah berisiko terkena penularan Covid-19.
“Sekat yang dirancang perlu fatwa dari ahli kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Sekat tersebut harus disiapkan spesifikasi teknis dan kajiannya (harus ada SNI). Apakah membahayakan atau tidak, karena adanya wind resistance dari alat tersebut,†kata Joko dalam keterangannya, Rabu (3/6/2020).
Berdasar kenyataan tersebut, kini saatnya bagi pemerintah untuk menata atau merancang kembali angkutan alternatif yang bisa untuk menggantikan peran ojek.
Menurut Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, sebenarnya tidaklah sulit untuk merancang moda angkutan, karena pada saat ini kendaraan yang dimaksud sudah eksis di beberapa kota di Indonesia, yang terbanyak ada di Jakarta. Kendaraan roda tiga yang populer disebut bajaj.
“Kendaraan bajaj sangat mudah dipasang sekat permanen, sehingga tercipta jarak sosial (social distancing) karena terpisahnya antara ruang penumpang dan ruang pengemudi,†terang Djoko yang juga menjabat Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat.
Namun penggunaan bajaj bukan tanpa ada kelemahan. Djoko mengatakan, keterbatasan jumlah armada ini masih terbatas, tidak sebanyak jumlah sepeda motor, dan adanya pembatasan wilayah operasi tidak seleluasa pergerakan ojek.
Sedangkan keunggulan bajaj, kendaraan roda tiga ini mampu mengangkut penumpang sekaligus barang, memiliki rumah-rumah yang menjadikan pengemudi dan penumpang terlindung dari cuaca panas maupun hujan.
Djoko mengusulkan agar pemerintah bisa menghilangkan pembatasan wilayah operasi, sehingga bajaj bisa leluasa layaknya sepeda motor. Di setiap kendaraan bajaj, dapat pula diwajibkan dipasangi meteran penghitung ongkos (argometer), metode pembayaran non tunai, bahkan dapat pula diterapkan system pemesanan secara daring.
“Hal ini tidaklah sulit untuk diterapkan, pemerintah bisa merangkul Organda, kalangan perbankan, sekaligus perusahaan penyedia aplikasi sistem pemesanan daring,†usul Djoko.
Tentangan yang akan muncul kemungkinan besar datang dari pihak penyelenggara ojek saat ini. Namun hal itu tentunya masih sangat bisa diatasi yaitu dengan pemberian kesempatan kepada mereka untuk melakukan konversi dari sepeda motor ke bajaj.
“Pemerintah juga perlu membentuk tim yang terdiri dari berbagai Kementerian/Lembaga dengan syarat yang ketat untuk tidak saling mengambil keuntungan sektoral, sehingga dengan niat baik dalam rangka menerapkan angkutan yang sehat dan manusiawi serta modern dapat terwujud,†pungkas Djoko. (rob)
