WartaPenaNews, Jakarta – Pemerintah Sudan mengatakan jumlah korban bentrokan antara aparat keamanan dan demonstran prodemokrasi di ibu kota Khartoum dalam tiga hari terakhir meningkat menjadi setidaknya 61 orang.
Namun para dokter yang berpihak ke gerakan protes kelompok oposisi mengklaim “lebih dari 100 orang tewas ditembak aparat keamanan”.
Mereka mengatakan “40 jenazah ditemukan di Sungai Nil di Khartoum” pada hari Selasa (5/6/2019) lalu.
Krisis di Sudan ini mendorong Kedutaan Besar Indonesia di Khartoum menyiapkan dua safe house atau tempat perlindungan bagi warga Indonesia yang memerlukan, kata Duta Besar Rossalis Rusman Adenan.
Rossalis mengatakan merespons situasi keamanan, sejak 15 April lalu KBRI sudah menetapkan status siaga untuk seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Sudan.
“Kami telah menyiapkan dua safe house (tempat perlindungan), masing-masing di Wisma Duta dan di kantor KBRI Khartoum. Di Wisma Duta dan di kantor KBRI kami menyediakan persediaan bahan-bahan pokok untuk sekitar 100 orang untuk masa satu minggu,” kata Rossalis kepada BBC News Indonesia, hari Kamis (6/6/2019).
Menurut Rossalis, jumlah warga Indonesia di Sudan sekitar 1.300 orang, sebagian besar adalah mahasiswa di Khartoum.
Jumlah mahasiswa Indonesia sekitar 1.100 hingga 1.150 yang belajar di sejumlah perguruan tinggi di Khartoum, terutama di Universitas Internasional Afrika dan Universitas Omdurman.
Ada juga yang belajar di Univeristas Khartoum, Universitas Sudan dan di perguruan tinggi Alquran.
“Pekerja migran Indonesia di Khartoum sekitar 200 orang. Ada juga Mahasiswa di kota Madani dan personil TNI/Polri yang menjadi pasukan penjaga perdamaian PBB di Darfur dan di Abyei,” katanya.
Personel di Darfur di bawah koordinasi United Nations African Union Hybrid Mission in Darfur (UNAMID) sementara yang di Abyei, wilayah sengketa antara Sudan dan Sudan Selatan, di bawah koordinasi United Nations Interim Security Force in Abyei (UNISFA).
Komunikasi antara KBRI dan warga Indonesia dilakukan melalui organisasi-organisasi yang mewadahi WNI.
Selain itu, KBRI memperkuat tim perlindungan WNI yang beranggotakan staf KBRI dan perwakilan masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa.
“Koordinatornya dipilih berdasarkan wilayah konsentrasi di mana sebagian besar warga Indonesia bermukim, misalnya di sekitar Universitas Internasional Afrika. Banyak mahasiswa Indonesia yang tinggal di daerah ini” kata Rossalis.
Krisis berawal ketika pada akhir Desember 2018, Presiden Omar al-Bashir menerapkan kebijakan darurat yang ditujukan untuk mencegah ambruknya ekonomi. – Getty Images
Sejauh ini tidak ada laporan tentang warga Indonesia yang menjadi korban atau terkena dampak langsung dari krisis politik di Sudan.
Rossalis mengatakan pihaknya secara terus-menerus memantau situasi dan mengeluarkan imbauan ke warga Indonesia.
“Kami meminta agar tetap tenang tapi juga meningkatkan kewaspadaan,” katanya.
Krisis berawal ketika pada akhir Desember 2018, Presiden Omar al-Bashir menerapkan kebijakan darurat yang ditujukan untuk mencegah ambruknya ekonomi Sudan.
Pemangkasan subsidi makanan dan bahan bakar memicu aksi demonstrasi di Sudan timur yang kemudian merembet hingga ke Khartoum. (mus)
