WARTAPENANEWS.COM – Bapanas dan Bulog diminta menimalisir resiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naiknya harga-harga komoditas seperti beras.
Apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu memberikan peringatan soal bahaya perubahan iklim yang akan memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan pangan.
“Lembaga-lembaga tersebut (Bapanas-Bulog harus) bekerja dengan baik dalam arti meminimalisir risiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naik harga-harga komoditas itu,” ujar Pengamat Ekonomi Ferry Latuhihin, Senin (29/7/2024).
Ferry menambahkan, jika tidak dapat mencegah kenaikan harga pangan hingga kepanikan pasar maka akan menyebabkan naiknya inflasi. Apabila inflasi naik, lanjut Ferry, maka akan berdampak buruk dan negatif bagi perekonomian RI.
“Kalau inflasi naik, dampaknya tentu negatif ke pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mewanti-wanti perubahan iklim akan memberikan dampak signifikan terhadap stok pangan, khususnya di Indonesia.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengklaim, pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk mengamankan dan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Hal ini sesuai mandat dalam beleid Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Dalam hal ini, Bapanas mengaku, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan untuk menunjang tercapainya CPP adalah Perum Bulog.
Sekedar informasi, dokumen hasil riviu sementara Tim Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri disebutkan bahwa ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit sehingga menyebabkan biaya demurrage atau denda beras impor Bapanas-Bulog yang terjadi di wilayah pabean/pelabuhan Sumut, DKI Jakarta, Banten dan Jatim.
Akibat tidak proper dan komplitnya dokumen impor dan masalah lainya telah menyebabkan biaya demurrage atau denda beras impor Bulog-Bapanas senilai Rp294,5 miliar. Dengan rincian wilayah Sumut sebesar Rp22 miliar, DKI Jakarta Rp94 miliar, dan Jawa Timur Rp 177 miliar.(mus)
