WartaPenaNews, Jakarta -Â Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 November 2020 memutuskan
untuk menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 3,75%,
suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 3,00%, dan suku bunga Lending
Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50%. Keputusan ini mempertimbangkan prakiraan inflasi
yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, dan sebagai langkah lanjutan untuk
mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia tetap berkomitmen untuk
mendukung penyediaan likuiditas, termasuk dukungan Bank Indonesia kepada Pemerintah
dalam mempercepat realisasi APBN Tahun 2020. Di samping keputusan tersebut, Bank
Indonesia menempuh pula langkah-langkah sebagai berikut:
1. Melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan
mekanisme pasar.
2. Memperkuat strategi operasi moneter untuk mendukung stance kebijakan moneter
akomodatif.
3. Mempercepat pengembangan pasar valas domestik melalui penguatan pasar Domestic Non
Deliverable Forward (DNDF) untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong pendalaman
pasar keuangan sebagai implementasi Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025.
4. Melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif dengan mempertahankan
rasio Countercyclical Buffer (CCB) sebesar 0%, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)
pada kisaran 84-94% dengan parameter disinsentif sebesar 0%, rasio Penyangga Likuiditas
Makroprudensial (PLM) sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, dan rasio Loan to
Value/Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit/pembiayaan properti sesuai dengan
ketentuan yang berlaku saat ini.
5. Memperkuat kebijakan makroprudensial untuk mendorong pembiayaan inklusif, khususnya
kepada UMKM.
6. Memperkuat digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong momentum pemulihan
ekonomi melalui berbagai inisiatif transformasi digital, seperti:
a. perluasan akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan digital
dengan dukungan kolaborasi antara bank dan fintech di seluruh Indonesia;
b. perluasan akseptasi digital secara spasial dengan memperkuat sinergi kebijakan
elektronifikasi keuangan dengan seluruh Pemerintah Daerah dan melanjutkan perluasan
akseptasi pembayaran digital melalui kampanye Quick Response Code Indonesian
Standard (QRIS) di seluruh wilayah Indonesia.
7. Mendukung pemulihan ekonomi melalui kebijakan sistem pembayaran:
a. perpanjangan masa berlaku kebijakan penurunan biaya layanan SKNBI dan penurunan
batas minimum pembayaran serta nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit;
b. penurunan biaya layanan Sistem BI-RTGS.
Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan
global serta penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap prospek perekonomian Indonesia
dari waktu ke waktu untuk menentukan langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan
dalam mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Koordinasi kebijakan yang
erat dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat untuk
menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan
ekonomi nasional.
Perbaikan perekonomian global berlanjut setelah pada triwulan III 2020 tumbuh lebih baik.
Pertumbuhan ekonomi dunia pada triwulan III 2020 di banyak negara mulai membaik didorong
oleh stimulus kebijakan dan peningkatan mobilitas. Ekonomi Tiongkok tumbuh positif,
sedangkan perbaikan ekonomi Amerika Serikat (AS), kawasan Eropa, dan Jepang lebih tinggi
dari prakiraan awal. Sejumlah indikator dini pada Oktober 2020 mengindikasikan berlanjutnya
perbaikan ekonomi global. Hal ini tercermin dari meningkatnya mobilitas masyakarat,
berlanjutnya ekspansi PMI manufaktur dan jasa di AS dan Tiongkok, serta membaiknya
keyakinan konsumen dan bisnis di AS dan kawasan Eropa. Ke depan, perbaikan ekonomi global
diperkirakan terus berlanjut didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat dan
berlanjutnya stimulus kebijakan. Perbaikan ekonomi global ini mendorong kenaikan volume
perdagangan dunia dan harga komoditas yang lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya.
Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global menurun didorong oleh ekspektasi positif
terhadap prospek perekonomian global dan meredanya ketidakpastian pemilu AS.
Perkembangan ini kembali meningkatkan aliran modal ke negara berkembang dan mendorong
penguatan mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi domestik juga membaik sejalan meningkatnya realisasi stimulus
fiskal dan mobilitas masyarakat, serta membaiknya permintaan global. Ekonomi Indonesia
pada triwulan III 2020 membaik yang tercermin pada pertumbuhan sebesar 5,05% (qtq) dari
kontraksi 4,19% (qtq), atau berkurangnya kontraksi pertumbuhan menjadi 3,49% (yoy) dari
5,32% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Meningkatnya realisasi stimulus dan membaiknya
mobilitas masyarakat menopang perbaikan permintaan domestik secara bertahap baik konsumsi
maupun investasi. Sementara itu, kinerja ekspor juga membaik, didorong permintaan global
terutama dari AS dan Tiongkok. Perbaikan ekonomi domestik yang terus berlanjut tercermin
pada perkembangan positif sejumlah indikator pada Oktober 2020, seperti mobilitas
masyarakat, penjualan eceran nonmakanan dan online, PMI Manufaktur, serta pendapatan
masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diprakirakan meningkat pada 2021 didorong oleh
membaiknya perekonomian global serta akselerasi realisasi anggaran Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, kemajuan dalam program restrukturisasi kredit, serta berlanjutnya stimulus
moneter dan makroprudensial Bank Indonesia. Bank Indonesia melalui bauran kebijakannya
akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait agar berbagai kebijakan
yang ditempuh semakin efektif mendorong pemulihan ekonomi.
Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap baik sehingga mendukung ketahanan sektor
eksternal. NPI triwulan III 2020 diprakirakan mencatat surplus, didorong oleh perbaikan
transaksi berjalan dan transaksi modal dan finansial yang kembali surplus. Surplus neraca
perdagangan meningkat yang bersumber dari perbaikan ekspor seiring dengan pemulihan
ekonomi global dan penyesuaian impor akibat permintaan domestik yang belum kuat.
Sementara itu, surplus transaksi modal dan finansial didorong oleh berlanjutnya aliran masuk
modal asing sejalan dengan besarnya likuiditas global, tingginya daya tarik aset keuangan
domestik, dan terjaganya keyakinan investor terhadap prospek perekonomian domestik.
Perkembangan positif ini berlanjut pada Oktober 2020 didukung oleh neraca perdagangan yang
kembali mencatat surplus sebesar 3,61 miliar dolar AS dan berlanjutnya aliran masuk modal
asing. Pada periode Oktober hingga 16 November 2020, investasi portofolio mencatat net
inflows sebesar 3,68 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Oktober 2020 tetap
tinggi, yakni 133,7 miliar dolar AS, setara pembiayaan 9,7 bulan impor atau 9,3 bulan impor
dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan
internasional sekitar 3 bulan impor. Ke depan, defisit transaksi berjalan keseluruhan tahun 2020
diprakirakan tetap rendah, di bawah 1,5% dari PDB. Pada 2021, defisit transaksi berjalan
diprakirakan tetap terkendali sehingga terus mendukung ketahanan sektor eksternal.
Nilai tukar Rupiah menguat didukung langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia dan
berlanjutnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik. Nilai tukar Rupiah pada
18 November menguat 3,94% (ptp) dibandingkan dengan level Oktober 2020. Perkembangan
ini melanjutkan penguatan pada bulan sebelumnya sebesar 1,74% (ptp) atau 0,67% secara
rerata dibandingkan dengan level September 2020. Penguatan Rupiah didorong peningkatan
aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik seiring dengan turunnya ketidakpastian
pasar keuangan global dan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan perekonomian
domestik. Dengan perkembangan ini, Rupiah sampai dengan 18 November 2020
mencatat depresiasi sekitar 1,33% (ytd) dibandingkan dengan level akhir 2019. Ke depan, Bank
Indonesia memandang penguatan nilai tukar Rupiah berpotensi berlanjut seiring levelnya yang
secara fundamental masih undervalued. Hal ini didukung defisit transaksi berjalan yang rendah,
inflasi yang rendah dan terkendali, daya tarik aset keuangan domestik yang tinggi, dan premi
risiko Indonesia yang menurun, serta likuiditas global yang besar. Bank Indonesia terus
memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan
bekerjanya mekanisme pasar, melalui efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di
pasar.
Inflasi tetap rendah sejalan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai.
Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2020 tercatat 0,07% (mtm) sehingga inflasi IHK
sampai Oktober 2020 tercatat 0,95% (ytd). Secara tahunan, inflasi IHK tercatat rendah, yakni
sebesar 1,44% (yoy), sedikit meningkat dari inflasi September 2020 sebesar 1,42% (yoy). Inflasi
inti melambat sejalan pengaruh permintaan domestik yang belum kuat, konsistensi kebijakan
Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran target, harga komoditas
dunia yang rendah, dan stabilitas nilai tukar yg terjaga. Inflasi kelompok administered prices
tetap rendah terutama didorong oleh penurunan tarif listrik dan berlanjutnya penurunan tarif
angkutan udara. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food meningkat karena faktor
musiman akibat kenaikan harga komoditas hortikultura seiring dengan berlalunya musim panen.
Bank Indonesia memprakirakan inflasi 2020 lebih rendah dari batas bawah target inflasi dan
kembali ke sasarannya 3,0% ± 1% pada 2021. Bank Indonesia konsisten menjaga stabilitas
harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun
daerah, guna mengendalikan inflasi sesuai kisaran targetnya.
Sejalan dengan kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif yang ditempuh Bank
Indonesia, kondisi likuiditas tetap longgar sehingga mendorong suku bunga terus
menurun dan mendukung pembiayaan perekonomian. Hingga 17 November 2020, Bank
Indonesia telah menambah likuiditas (quantitative easing) di perbankan sekitar Rp680,89 triliun,
terutama bersumber dari penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) sekitar Rp155 triliun dan
ekspansi moneter sekitar Rp510,09 triliun. Longgarnya kondisi likuiditas mendorong tingginya
rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yakni 30,65% pada Oktober 2020 dan
rendahnya rata-rata suku bunga PUAB overnight, sekitar 3,29% pada Oktober 2020.
Longgarnya likuiditas serta penurunan BI7DRR berkontribusi menurunkan suku bunga deposito
dan kredit modal kerja pada Oktober 2020 dari 5,18% dan 9,44% pada September 2020
menjadi 4,93% dan 9,38%. Imbal hasil SBN 10 tahun turun dari 6,58% pada akhir Oktober
2020 menjadi 6,13% per 18 November 2020. Dari besaran moneter, pertumbuhan besaran
moneter M1 dan M2 pada Oktober 2020 meningkat, yaitu sebesar 18,5% (yoy) dan 12,5%
(yoy). Ke depan, ekspansi moneter Bank Indonesia serta percepatan realisasi anggaran dan
program restrukturisasi kredit perbankan diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit dan
pembiayaan bagi pemulihan ekonomi nasional.
Sinergi ekspansi moneter Bank Indonesia dengan akselerasi stimulus fiskal Pemerintah
dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional terus diperkuat. Bank Indonesia
melanjutkan komitmen untuk pendanaan APBN Tahun 2020 melalui pembelian SBN dari pasar
perdana dalam rangka pelaksanaan UU No.2 Tahun 2020, baik berdasarkan mekanisme pasar
maupun secara langsung, sebagai bagian upaya mendukung percepatan implementasi program
PEN, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Sampai dengan 17 November 2020, Bank
Indonesia telah membeli SBN di pasar perdana melalui mekanisme pasar sesuai dengan
Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020,
sebesar Rp72,49 triliun, termasuk dengan skema lelang utama, Greenshoe Option (GSO) dan
Private Placement. Sementara itu, realisasi pendanaan dan pembagian beban untuk pendanaan
Public Goods dalam APBN Tahun 2020 oleh Bank Indonesia melalui mekanisme pembelian SBN
secara langsung sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank
Indonesia tanggal 7 Juli 2020, berjumlah Rp270,03 triliun. Selain itu, Bank Indonesia juga telah
merealisasikan pembagian beban dengan Pemerintah untuk pendanaan Non Public GoodsUMKM sebesar Rp114,81 triliun sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan
Gubernur Bank Indonesia tanggal 7 Juli 2020. Dengan sinergi ini, Pemerintah dapat lebih
memfokuskan pada upaya akselerasi realisasi APBN Tahun 2020 untuk mendorong pemulihan
perekonomian nasional.
Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga, meskipun risiko dari berlanjutnya dampak
COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan terus dicermati. Rasio kecukupan modal
(Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan triwulan III 2020 tetap tinggi yakni 23,41%, dan rasio
kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap rendah yakni 3,15% (bruto) dan 1,07%
(neto). Namun demikian, fungsi intermediasi dari sektor keuangan masih lemah sejalan dengan
permintaan domestik yang belum kuat dan kehati-hatian perbankan akibat berlanjutnya
pandemi COVID-19. Pertumbuhan kredit pada triwulan III 2020 tercatat sebesar 0,12% (yoy)
sedangkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat 12,88% (yoy). Perkembangan terkini
menunjukkan pertumbuhan kredit terkontraksi 0,47% (yoy) pada Oktober 2020, sedangkan
DPK tumbuh 12,12% (yoy). Ke depan, intermediasi perbankan diprakirakan mulai membaik
sejalan dengan prospek pemulihan ekonomi nasional. Kinerja korporasi membaik, tercermin
pada peningkatan indikator penjualan dan kemampuan bayar di mayoritas dunia usaha pada
triwulan III 2020, dan diprakirakan berlanjut didorong oleh perbaikan ekonomi domestik dan
global. Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif, dengan
senantiasa memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas
keuangan lainnya, untuk mendorong pemulihan kinerja intermediasi perbankan dalam rangka
mendorong pemulihan ekonomi.
Transaksi Sistem Pembayaran baik tunai maupun nontunai menunjukkan peningkatan
sejalan dengan perbaikan ekonomi, disertai dengan percepatan digitalisasi ekonomi dan
keuangan. Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh meningkat dari 7,20% (yoy) pada
September 2020 menjadi 14,61% (yoy) sehingga pada Oktober 2020 tercatat Rp806,8 triliun.
Transaksi pembayaran menggunakan ATM, Kartu Debet, dan Kartu Kredit menunjukkan
perbaikan dengan lebih rendahnya kontraksi pertumbuhan dari 5,58% (yoy) pada September
2020 menjadi 3,97% (yoy) pada Oktober 2020. Di lain pihak, transaksi ekonomi dan keuangan
digital tetap tumbuh positif sejalan dengan penggunaan platform dan instrumen digital di masa
pandemi, serta kuatnya preferensi dan akseptasi masyarakat akan transaksi digital. Nilai
transaksi UE pada Oktober 2020 tetap tumbuh positif sebesar 14,80% (yoy). Nilai transaksi
digital banking mencatat pertumbuhan positif sebesar 10,50% (yoy) pada September 2020. Ke
depan, Bank Indonesia memprakirakan tren digitalisasi akan terus berlanjut sehingga
memandang pentingnya dorongan positif bagi tren tersebut melalui percepatan implementasi
Blueprint Sistem Pembayaran 2025 dan perluasan elektronifikasi keuangan di pusat dan daerah.
Kebijakan Sistem Pembayaran diarahkan kepada penguatan momentum pemulihan ekonomi
melalui pengurangan biaya layanan infrastruktur pembayaran dan memperkuat transformasi
digital melalui penguatan kolaborasi bank dengan fintech, dan perluasan akseptasi digital di
seluruh wilayah Indonesia. (cim)
