WartaPenaNews, Jakarta – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP) menyatakan siap dihukum mati, bila terbukti bersalah dalam kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster (benur). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lalu menanggapi hal tersebut.
“Namun, terkait hukuman tentu Majelis Hakim lah yang akan memutuskan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/2/2021).
Proses penyidikan terhadap Edhy dan kawan-kawan masih berjalan. KPK sudah mengantongi bukti-bukti yang kuat atas dugaan perbuatan korupsi yang diduga melibatkan Edhy Cs.
“Setelah berkas lengkap tentu JPU KPK akan segera melimpahkan berkas perkara untuk diadili. Fakta hasil penyidikan akan dituangkan dalam surat dakwaan yang akan dibuktikan oleh JPU KPK,” tandasnya.
Diketahui, Edhy menegaskan siap bertanggung jawab dan dihukum mati jika terbukti bersalah dalam kasus dugaan suap perizinan ekspor benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Sekali lagi kalau memang saya dianggap salah saya tidak lari dari kesalahan, saya tetap tanggung jawab. Jangankan dihukum mati, lebih dari itupun saya siap yang penting demi masyarakat saya. Saya tidak bicara lantang dengan menutupi kesalahan, saya tidak berlari dari kesalahan yang ada. Silakan proses peradilan berjalan,” katanya di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/2/2021).
Ia pun mengklaim setiap kebijakan yang diambilnya salah satunya soal perizinan ekspor benur semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat.
“Saya tidak bicara lebih baik atau tidak. Saya ingin menyempurnakan, intinya adalah setiap kebijakan yang saya ambil untuk kepentingan masyarakat. Kalau atas dasar masyarakat itu harus menanggung akibat akhirnya saya di penjara itu sudah risiko bagi saya,” pungkasnya. (mus)
