WartaPenaNews, Jakarta – Koordinator Relawan IT BPN Prabowo-Sandi, Mustofa Nahrawardaya menyoroti lemahnya manajemen sistem keamanan IT yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena server yang dimiliki lembaga penyelenggara Pemilu tersebut tidak memiliki sertifikat ISO 27001.
ISO 27001 itu merupakan standar sistem manajemen keamanan informasi.
“Semua lembaga yang mengelola informasi besar tentang masyarakat harus memenuhi ISP 27001. Server KPU tidak memiliki sertifikat ISO 27001 itu setelah Fadli Zon (Wakil Ketua DPR) melakukan sidak ke KPU,†kata Mustofa, Minggu (5/5).
Dia menilai kalau server KPU memiliki sertifikat ISO 27001 maka tidak mungkin terjadi adanya kesalahan data karena yang digunakan adalah bahasa pemrogaman sederhana.
Mustofa mencontohkan, jumlah suara sah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 300 orang maka tidak mungkin salah satu pasangan calon memperoleh suara lebih dari 300.
“Ini menggunakan bahasa pemrogaman sederhana, misalnya kita memiliki tabungan dengan saldo Rp1 juta maka tidak mungkin kita bisa mengambil lebih dari itu. Itu namanya sistem informasi dan perbankan, ISO 27001 mengatur itu,†ujarnya.
Karena itu dia menilai KPU tidak bisa menerapkan automatically rejection sehingga setiap informasi salah yang diterima tidak bisa dicegah. Bahkan KPU mengaku server yang mereka miliki tidak mampu menampung C1 dari KPU daerah.
“Ini lucu, padahal anggaran KPU sebesar Rp25 triliun itu sudah dijamin server yang dapat menampung semua dokumen di daerah,†ujarnya.
Karena itu dia mendesak KPU menghentikan Sistem Informasi Penghitungan (Situng) karena lemahnya sistem server yang ada di lembaga penyelenggara Pemilu tersebut.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon melakukan sidak ke KPU dan meninjau secara langsung ruang server dan operation room.
Dari hasil sidak itu, ada beberapa dugaan ketidakberesan dalam sistem Situng KPU, antara lain Situng KPU tidak dilengkapi sistem koreksi dini pada tahapan input data padahal untuk menerapkan fungsi itu hanya membutuhkan bahasa pemrograman yang sederhana.
Selain itu, server KPU berada di tiga lokasi yaitu di Kantor KPU RI sebagai pusat, BPPT dan Sentul yang difungsikan sebagai cadangan. Server KPU juga diketahui tidak memiliki sertifikat ISO 27001 yang merupakan standar sistem manajemen keamanan informasi.
Sementara itu, data penghitungan suara Pilpres yang masuk dalam Situng KPU RI, Minggu pukul 18.00 WIB mencapai 546.901 TPS (tempat pemungutan suara) atau 67,24 persen dari total 813.350 TPS di dalam dan luar negeri.
Dalam penghitungan sementara, Jokowi-Ma’ruf memeroleh 56,25 persen atau 58.000.455 suara, sedangkan Prabowo-Sandiaga memeroleh 43,75 persen atau 45.117.660 suara.
Dari total 34 Provinsi di seluruh Indonesia, baru Bengkulu yang telah menyelesaikan penghitungan hingga 100 persen TPS.
Dalam disclaimer Situng, KPU menyatakan bahwa data entri yang ditampilkan pada Menu Hitung Suara adalah data yang disalin apa adanya/sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPPS.
Apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada Formulir C1, dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan.
Sementara jika terdapat perbedaan data antara entri di Situng dan Salinan Formulir C1, akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di Salinan Formulir C1.
Data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka. (*/dbs)
