wartapenanews.com – Mahkamah Agung Brasil akhirnya mencopot Gubernur Distrik Federal Brasilia Brasil, Ibaneis Rocha. Pencopotan ini MA lakukan usai masa pengunjuk rasa menggeruduk Istana Kepresidenan, Minggu (8/1/2023).
Menurut laporan Reuters, Hakim Mahkamah Agung Brasil, Alexandre de Moraes, memutuskan mencopot Rocha dari jabatannya selama 90 hari ke depan lantaran tak becus mengamankan ibu kota.
Selain mencopot Rocha, Moraes juga memutuskan agar pendukung Bolsonaro untuk mencabut kamp-kamp di luar pangkalan militer dalam waktu 24 jam. Mereka juga harus membuka kembali jalan-jalan dan bangunan di sekitar wilayah tersebut.
Moraes juga memerintahkan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan TikTok untuk memblokir akun pengguna yang menyebarkan propaganda anti-demokrasi.
Sebelumnya, para pendukung eks Presiden Bolsonaro melakukan unjuk rasa dan menerobos masuk ke gedung Kongres dan Mahkamah Agung. Selain itu mereka juga mengepung Istana Kepresidenan Planalto di Brasilia, Minggu.
Berdasarkan laporan Reuters dari media lokal, setidaknya ada 3 ribu orang yang terlibat dalam aksi demonstrasi tersebut. Dalam aksinya tersebut para pendemo memasuki dan merusak gedung serta fasilitas di gedung Mahkamah Agung dan kongres.
Massa turun ke jalan karena menolak hasil pemilihan presiden (Pilpres) pada 30 Oktober lalu. Pada Pilpres tersebut, calon Luiz Inacio Lula da Silva menang tipis dari Bolsonaro.
Bolsonaro merasa curiga atas hasil pilpres tersebut. Para pendukung garis kerasnya pun ikut mempertanyakan hasil pemilu itu.
Saat kerusuhan itu, Lalu meneken dekrit intervensi federal di Brasilia. Dekrit ini memberi kekuasaan khusus pada pemerintah untuk memulihkan hukum dan ketertiban di ibu kota.
“Para fanatik fasis melakukan yang tak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah negara ini. Kami akan memburu para vandal tersebut, dan mereka akan dijatuhi hukuman setimpal,” ucap Lula, seperti dikutip AFP.
Bolsonaro pun telah buka suara menanggapi protes pendukungnya. Dia mengecam demonstrasi yang dilakukan loyalisnya tersebut dan meminta mereka melakukan demonstrasi yang damai serta menghormati hukum. Hingga saat ini pihak keamanan sudah menangkap sekitar 400 orang demonstran.
“Namun, penghancuran dan penyerbuan gedung-gedung publik seperti yang terjadi saat ini, serta yang dilakukan oleh kaum kiri pada 2013 dan 2017, sudah melanggar aturan,” ujarnya seperti dikutip CNN.
“Sepanjang mandat saya, saya selalu bertindak sesuai dengan Konstitusi, menghormati dan membela hukum, demokrasi, transparansi dan kebebasan suci kita,” katanya. (mus)
