WARTAPENANEWS.COM – Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar angkat bicara soal Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor yang tiba-tiba mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu memastikan Gus Muhdlor sudah dipecat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Padahal, ketika digelar pilkada pada 2020 lalu, Gus Muhdlor diusung oleh PKB. “Otomatis berhenti dari PKB. Yah, otomatis karena tidak sesuai dengan perintah partai (mendukung AMIN),” ujar Cak Imin di Lumajang, Jawa Timur, dikutip Minggu (4/2/2024).
Ia pun meminta kepada publik agar maklum atas sikap yang ditunjukkan oleh Gus Muhdlor. Sebab, ia sedang terbelit masalah. Namun, Cak Imin tidak menjelaskan masalah apa yang sedang dihadapi.
Lebih lanjut, Cak Imin mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan rasuah pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah. Sebelumnya, penyidik KPK mencari-cari Gus Muhdlor ketika melakukan operasi senyap pada Senin (29/1/2024).
Ia pun juga tidak terlihat ketika penyidik KPK menggeledah rumah dinasnya. Tiba-tiba Gus Muhdlor muncul dan ikut serta dalam deklarasi terhadap paslon Prabowo-Gibran, selang dua hari operasi KPK. “Ya, biarkan saja. Silakan proses hukum secara obyektif,” kata Cak Imin.
Secara terpisah, Gus Muhdlor angkat bicara paska dirinya dinyatakan menghilang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Sidoarjo, beberapa waktu lalu. “Intinya, kami menghormati hukum dengan baik dan kami atas nama pribadi menyerahkan ini semua untuk berproses dengan selayaknya,” ujarnya, baru-baru ini.
Ia pun menegaskan bahwa atas nama pribadi maupun pemerintah kabupaten menghormati jalannya proses hukum yang berjalan. “Bupati beserta semua jajaran menghormati proses hukum yang berjalan dan kita dengan sangat terbuka menyambut itu sebagai bentuk perbaikan dari Kabupaten Sidoarjo,” katanya.
Selain itu, Gus Muhdlor juga memerintahkan kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memfasilitasi kebutuhan pemeriksaan atau pemberian keterangan yang diminta oleh KPK berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD).
“Sejak awal, seluruh jajaran Pemkab Sidoarjo selalu kooperatif dan siap memenuhi panggilan untuk kebutuhan pemeriksaan KPK. Sehingga semua menjadi jelas dan terang benderang,” tutur dia. (mus)
