WartaPenaNews, Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Pancasila Gede Munanto memandang pujian Presiden Jokowi untuk salah seorang calon Ketua Umum Golkar 2019-2024 Airlangga Hartarto, saat peringatan HUT ke-55 Partai Golkar, seperti buka masa lalu lama saat Jokowi mendukung Setya Novanto (Setnov).
Waktu itu, Jokowi melalui orang dekatnya, Luhut Panjaitan, menyatakan tidak ingin Ketua umum Golkar rangkap jabatan. “Jokowi lebih mendukung Setnov daripada Ade Komarudin yang saat itu memegang Ketua DPR,” kata Munanto, Jumat (8/11).
Singkat kata, setelah kurang lebih setahun memegang Ketua umum Golkar, Setnov juga terlilit masalah hukum di KPK dan lengser dari jabatannya sebagai orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin.
“Waktu mendukung Setnov, Jokowi tentu tahu yang berkaitan riskan terlilit masalah hukum. Jadi presiden, Pak Jokowi yang bekerjasama dengan sejumlah penegak hukum tentu tahu benar masalah itu,” papar Munanto, pria yang jadi calon doktor di Universitas Padjadjaran itu.
Seturut Munanto, itu yang disebutkan dengan gaya politik memangku. “Jokowi terlihat seakan memangku Setnov, tetapi sebenarnya itu ialah cara untuk meminimalkan gerak yang berkaitan supaya KPK bebas menginvestigasi masalah hukumnya,” katanya.
“Substansinya memangku untuk mematikan orang, yang dalam kerangka ini Setnov, dianggap sudah merusak integritas lembaga negara,” tambah Munanto.
Nah, dengan sejarah semacam itu, Munanto memperingatkan Airlangga dan pendukungnya supaya tidak terlena dengan pujian Jokowi.
“Airlangga harus jeli memaknai pujian itu sekalian pastikan dirinya tidak terlibat dengan masalah hukum apapun. Ini penting supaya tragedi Setnov tidak terulang lagi pada Airlangga,” pungkas Munanto. (mus)
