Jakarta, WartaPenaNews – Center for Budget Analysis (Lembaga CBA) menemukan dugaan penyelewengan anggaran pada Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi terkait proyek pengadaan tenaga cleaning service selama dua tahun, 2020 hingga 2021.
Sekretariat Jenderal Kemendes PDT dan transmigrasi dalam dua tahun terakhir menghabiskan anggaran sebesar Rp16,6 miliar untuk pengadaan tenaga cleaning service. Angka ini terbilang fantastis bahkan ditenggarai ada permainan dalam pelaksanaannya. Berikut beberapa kejanggalan yang kami temukan.
Koordinator CBA (Center of Budget Analysis) Jajang Nurjaman menduga dalam penyusunan rencana anggaran biaya oleh Kemendes PDT dan transmigrasi tidak disusun dengan jujur dan benar. Hal ini terlihat dari pagu anggaran dan harga perkiraan sendiri yang terlampau tinggi.
“Proyek untuk tahun 2020 misalnya pagu anggaran ditetapkan Rp8 miliar pas, dan HPS Rp7.999.999.808. Kemudian, proyek tenaga cleaning service sejenis di tahun 2021 pagu anggaran Rp9 miliar pas dan HPS Rp8.999.980.848,†sebut Jajang dalam siaran persnya yang diterima redaksi WPN, Selasa (19/1/2021).
Jajang melanjutkan, ada dua catatan dalam RAB di atas. Kesatu, terdapat selisih selebar rambut antara pagu dan HPS dan ini sangat menguntungkan pihak swasta dalam pengajuan tawaran. Kedua, ada lonjakan nilai proyek dengan spesifikasi sama sebesar Rp1 miliar hanya dalam 1 tahun.
Selanjutnya, Dalam proses lelang pihak yang dimenangkan oleh Kemendes PDT dan Transmigrasi adalah perusahaan yang sama yakni Rivada Sejahtera Abadi yang beralamat di Jl. Pondok Kelapa Raya, Rukan Taman Pondok Kelapa, Blok B3 RT:001/001, Duren Sawit, Jakarta Timur.
“Kami menduga, RSA adalah perusahaan favorit Kemendes PDT dan transmigrasi karena selalu menang meskipun nilai tawaran yang diajukan sangat mahal. Contoh, proyek tahun 2021 tawaran terendah dari PT PJA senilai Rp7,7 m tapi kalah sama RSA yang mengajukan tawaran Rp 8,7 miliar,†ungkap Jajang lagi.
Menurutnya, nilai proyek jasa tenaga cleaning service tahun 2021 idealnya tidak sampai Rp8 miliar seperti yang dihabiskan tahun sebelumnya diangka Rp7,8 miliar. Selain itu, RSA sebagai pemenang tender dua tahun berturut-turut dan mengantongi uang sebesar Rp16,6 miliar faktanya bergerak di bidang konstruksi bukan jasa kebersihan, hal ini cukup janggal.
CBA, lanjut Jajang, juga mencatat terjadinya ada pemborosan anggaran sebesar Rp1,2 miliar.
“Berdasarkan catatan ini, kami mendorong KPK agar segera turun tangan melakukan penyelidikan atas proyek pengadaan tenaga cleaning service Kemendes PDT dan transmigrasi dengan memanggil para terkait,†pungkas Jajang. (rob)
