WartaPenaNews, Jakarta – Indonesia kembali dihebohkan dengan penangkapan warga negara asing (WNA) yang diduga melakukan kejahatan siber dari Indonesia. Kasus yang terus mencuat setiap tahun ini menunjukan bahwa Indonesia masih menjadi surga bagi pelaku kejahatan siber.
Terakhir tim gabungan Direktorat Reserce Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)
dan Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek enam lokasi yang diduga
dijadikan tempat penipuan. Dari penggerebekan itu, beberapa WNA China
dan Indonesia diamankan petugas kepolisian. Sementara itu di Malang tim
gabungan dari Mabes Polri, Polda Jatim dan Polres Malang Kota juga
mengamankan tujuh orang terduga kasus International Cyber Crime. Enam diantaranya juga WNA asal China.
Beberapa bulan sebelumnya 26 WNA Afrika juga diamankan kantor Imigrasi
Kelas I Tangerang karena diduga datang ke Indonesia dengan menyalahi prosedur keimigrasian. Bahkan beberapa di antaranya disinyalir melakukan kejahatan di dunia maya.
Dalam keterangannya Rabu (27/11) pakar keamanan siber, Pratama Persadha, menjelaskan bahwa modus kejahatan yang dilakukan sindikat kejahatan siber asal China ini sama dari waktu ke waktu. Yakni para tersangka
memanfaatkan kemudahan mendaftar nomor seluler prabayar untuk menipu korban di negara asalnya, China.
“Melalui sambungan telepon seluler biasanya mereka melakukan berbagai penyamaran seolah-olah mereka adalah agensi, penyelenggara investasi
hingga menjadi aparat penegak hukum,” jelas Chairman lembaga riset
keamanan siber CISSReC (Communcation & Information System Security Research Center) ini.
Menurut Pratama, kasus semacam ini juga terjadi di Malaysia. Bahkan
pihak berwenang Malaysia menangkap hampir 1.000 warga negara China yang
diduga terlibat sindikat penipuan online di negara itu.
Tentu kita berharap WNA yang masuk ke Indonesia untuk wisata ataupun
urusan bisnis. Bukan untuk melakukan kejahatan. Karena itu pihak imigrasi dan kepolisian perlu meningkatkan pengawasan.
“Kejahatan semacam ini sulit dideteksi sampai ada laporan kegiatan
mencurigakan dari warga maupun ada kerjasama dengan Polisi negara lain. Apalagi jaringan ini juga diperkuat dengan kerjasama dengan warga negara Indonesia sendiri” ungkap Pratama.
Selanjutnya, pemerintah perlu fokus pada pengawasan wilayah siber maupun
telekomunikasi di Indonesia. Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi,
wilayah tersebut menjadi incaran serius para pelaku karena sarana dan prasarana dan sistem keamanan di Indonesia yang belum siap.
Kondisi ini juga diperparah dengan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP)
yang mengatur terkait keamanan data pribadi masyarakat Indonesia juga belum disahkan. Padahal bisa jadi sindikat penjahat siber internasional memanfaatkan data pribadi
masyarakat Indonesia untuk keperluan mereka selama di Indonesia. Misal beberapa waktu lalu kita jumpai maraknya jual
beli data pribadi di internet.
“Tentu data pribadi tersebut dapat digunakan pelaku kejahatan misal
seperti Nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk KTP (NIK) digunakan
untuk melakukan registrasi nomor seluler atau untuk mengakses layanan
lainnya,” tandas Pratama.
Kominfo perlu memperketat aturan mendaftar kartu seluler prabayar.
Karena saat ini pendaftaran NIK KK untuk kartu prabaya seluler tidak
terbatas. Bila hal ini tidak ditanggulangi maka kejadian seperti ini
akan berulang lagi. Termasuk banyaknya hoaks menyebar karena orang bebas
mendaftarkan nomor baru dengan identitas orang lain. (cim)
