WartaPenaNews, Jakarta – Rencana perpanjangan PPKM Darurat oleh pemerintah membuat dilematis sejumlah pengusaha. Ada yang mampu bertahan dengan cashflow yang sudah sangat menipis, tapi ada kemungkinan melakukan rasionalisasi dengan PHK dan merumahkan karyawan bahkan paling ekstrem menutup usahanya.
“Jika Covid ini masih berkepanjangan dan tidak ada kepastian tentu pelan pelan dan pasti tinggal menunggu waktu akan lebih banyak pengusaha yang akan tumbang khususnya pelaku UMKM yang sangat rentan dengan kondisi ini,” kata kata Ketua Umum DPD HIPPI Prov. DKI Jakarta Sarman Simanjorang dalam keterangan tertulis, Minggu (18/7/2021).
Dia mengatakan, pandemi covid-19 membuat ekonomi Indonesia mengalami kesulitan dan pengusaha mulai mengeluh dan memberi sinyal soal ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jilid II. Ini sudah mulai tampak sejak pertengahan 2021, dimana sudah mulai banyak pemangkasan gaji yang dialami oleh para pekerja.
“Bagi pengusaha ini sudah masuk kategori darurat juga,karena cashflow semakin sekarat sedangkan peluang mendapatkan omzet dan profit tidak pasti. Psikologi pengusaha pasti sangat resah, gelisah memikirkan bagaimana nasib usahanya ke depan jika pandemi semakin berkepanjangan,” kata dia.
Di sisi pekerja, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut bahwa pemotongan gaji sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu, kondisi makin parah setelah adanya penerapan PPKM darurat, ada beberapa kategori pekerja yang kena dampak.
“Pertama adalah pekerja di industri padat modal seperti pertambangan, otomotif, elektronik, hingga pabrik baja yang mendapat gaji pokok secara penuh, namun tunjangan tidak tetapnya yang dipotong seperti tunjangan, transportasi, kehadiran dan lainnya,” kata Iqbal dilansir dari CNBCIndonesia.com.
“Kedua, labour insentive padat karya itu upahnya dipotong bervariasi 25 persen, ada yang 50 persen, contoh di tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman, komponen elektronik, keramik percetakan.”
“Kemudian terakhir yang nggak dibayar sama sekali itu perusahaan ritel, logistik, transportasi, hotel. Seperti hotel Melati dipanggil kalo ada okupansi, itu dibayar, makanya harian,”
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kategori yang tidak ada bayaran sama sekali umumnya berasal dari sektor yang sangat terdampak dan habis-habisan akibat terbatasnya mobilitas. Selain tidak dibayar, pekerja pun tidak terkena PHK. Pasalnya, perusahaan tidak mampu membayar pesangon.
Sementara itu, survei yang dilakukan Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) menyebut para pekerja khususnya yang berpenghasilan rendah banyak mengalami pemotongan gaji. Research Manager IBCM Nizma Fadila mengatakan sebanyak 57 persen karyawan dengan pendapatan rendah, yaitu di bawah Rp 5 juta per bulan, mengalaminya. (rob)
