Jakarta, WartaPenaNews – Sejumlah kalangan menolak kebijakan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang akan memberikan sanksi denda Rp5 juta bagi warga ibu kota yang menolak divaksinisasi. Jika ada pemaksaan pelanggaran HAM.
Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan, kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang bakal mendenda Rp5 juta bagi warga Ibu Kota yang menolak vaksinasi COVID-19 tidak tepat.
“Bagaimana mungkin warga pendapatannya dibawah Rp2 atau Rp1 juta perbulan didenda Rp 5 juta. Kan ini agak naif,” ujar Jerry Massie seperti dilansir lama harianterbit.com, Kamis (7/1l2021).
Menurut Jerry, seharusnya tak perlu ada denda-denda segala. Karena melanggar HAM terlalu frontal tak pakai vaksin didenda Rp5 juta. Memangnya semua orang Indonesia punya uang segitu. Ini pemaksaan kehendak. Ini jangan dipraktekkan gaya seperti ini. Cari solusi yang paling baik bukan hanya terbaik,” tegasnya.
Sementara itu, pengamat politik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, denda Rp5 juta bagi yang menolak divaksin diatur dalam Perda DKI No. 2 tahun 2020, seharusnya tidak boleh bertentangan dengan UU di atasnya.
“Karena pemaksaaan dipakai seperti itu jelas bertentangan dengan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019,†paparnya.
Terpisah Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta, M Jamiluddin Ritonga mengatakan, penolakan warga divaksin dan dikenakan denda Rp5 juta karena adanya ketidakpastian informasi terkait vaksin Covid-19. Saat ini memang sudah banyak informasi terkait vaksin Covid-19 yang disampaikan pemerintah. Bahkan presiden sudah berulang kali menyampaikan vaksinasi covid-19 aman dilakukan.
“Semua informasi tersebut belum cukup untuk menyakinkan sebagian masyarakat untuk divaksin. Ada yang menyatakan lebih baik membayar denda daripada divaksin,” paparnya. (rob)
