WartaPenaNews, Jakarta – Hingga siang ini, di depan Gedung DPR belum ada massa buruh yang menggelar aksi unjuk rasa. Situasi lalu lintas di sana juga masih lancar.
Sejumlah aparat kepolisian telah bersiaga di sekitar Gedung DPR. Tampak pula kendaraan taktis barracuda dan lainnya standby di Flyover Ladokgi.
Meski demikian, aliansi buruh akan tetap menggelar aksi mogok kerja nasional pada hari ini terkait penolakan UU Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR RI. Kaum buruh menyatakan akan tetap turun ke jalan melakukan aksi hingga 8 Oktober 2020 mendatang.
“Hari ini kita aksi di daerah dan masing-masing kota. Di kawasan, ini dilakukan serentak,” kata Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, Selasa (6/10/2020).
Menurut dia, kaum buruh akan berunjuk rasa di Pemda dan kawasan industri seluruh Indonesia pada hari ini dan besok. Menurutnya, aksi penolakan UU Cipta Kerja ini akan dilanjutkan lebih besar di DPR atau Istana pada 8 Oktober 2020.
“Iya yang dimaksud mogok nasional kan melakukan aksi serentak di berbagai kota baik daerah daerah secara nasional, kan gitu, kalau tanggal 8 Oktober itu kan memang aksinya di DPR nanti, gerakan buruh bersama rakyat, bersama aliansi di daerah-daerah, tanggal 8 itu akan lakukan aksi di Jakarta. Apakah di DPR atau Istana, tapi sementara di DPR,” ucapnya.
Juru bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat ini mengatakan, akan ada sejumlah hal yang dituntut. Termasuk terkait pengesahan UU Cipta Kerja.
“Sebenarnya kalau pemerintah dan DPR tidak ingin kaum buruh dan rakyat marah, harusnya mereka peka dengan apa yang disuarakan oleh rakyat hari ini. Bukan kemudian memaksa di masa pandemi, begitu tergesa-gesa dan ugal-ugalan melakukan pembahasan 1 payung UU dari 74 UU kan gitu, lebih dari seribu pasal,” ujarnya.
Dia juga menilai UU Cipta Kerja ini disahkan demi kepentingan para pengusaha. Pemerintah dianggap abai dengan nasib para kaum buruh. (wsa)
