WartaPenaNews, Jakarta – Dewan Pers Indonesia menyatakan verifikasi faktual segera dilakukan bagi perusahaan pers, baik cetak, elektronik dan online atau siber. Fungsi verifikasi faktual sendiri akan menjamin masyarakat memperoleh berita yang jelas dan berkualitas.
Hingga akhir tahun 2018, Dewan Pers mencatat administrasi sebanyak 916 media belum terverifikasi. Sebanyak 1.217 sudah terverifikasi administrasi, baru 310 media yang dianggap terverifikasi baik administrasi dan faktual.
Dampaknya yang paling jelas adalah pengaduan masyarakat yang menyerbu Kantor Dewan Pers terkait masalah pemberitaan. Anggota Dewan Pers Hendry CH Bangun menyampaikan, pihaknya saat ini telah mendata total pengaduan terkait pemberitaan media massa di Indonesia yang masuk ke Dewan Pers ada, sekitar hampir 600 pengaduan. Total ini dihitung secara global dari berbagai pengaduan masalah.
“Jika ditanya jenis pengaduan yang menyangkut pemberitaan hoaxs, kita tidak sampai kesana. Yang jelas total itu kita hitung secara global pengaduan yang masuk ke Dewan press,†kata Hendry saat ditemui di kantornya, Rabu (26/3).
Menurut Hendry, dari total pengaduan yang masuk hingga Desember 2018, hingga kini masih ada beberapa yang belum terselesaikan atau On Process. Sementara, pengaduan tahun 2019 ini belum dapat didata, karena masih menyelesaikan pengaduan di tahun 2018.
“Ada beberapa pengaduan yang masuk di tahun 2019, tapi itu belum kami data karena kita masih fokus untuk menangani pengaduan di tahun 2018,†ujarnya.
Dijelaskanya, dari seluruh pengaduan yang masuk ke Dewan Pers itu tidak ada yang masuk sampai ke ranah gugatan di pengadilan atau institusi hukum, sebab setiap pengaduan itu akan diselesaikan sampai di sini saja. “Tidak ada yang sampai ke gugatan, semua selesai disini,†tuturnya.
Hendry mengungkapkan, berkaitan dengan jumlah perusahaan pers di Indonesia yang terdaftar di Dewan Pers hingga Desember 2018, tercatat ada sebanyak 2.443 media baik siber, cetak dan penyiaran (televisi dan radio).
Dari media yang ada, sebanyak 916 media belum terverifikasi. Sebanyak 1.217 sudah terverifikasi administrasi, baru 310 media yang dianggap terverifikasi baik administasi dan faktual.
“Sampai saat ini kita terus berupaya, agar seluruh perusahaan media dapat memenuhi syarat dari Dewan Pers untuk bisa terverifikasi secara administrasi dan faktual,†ungkapnya.
Hendry menjelaskan, kalaupun ada perusahaan pers yang tidak terdaftar di Dewan Pers itu, dan media itu bermasalah pihaknya belum dapat melakukan langkah tegas untuk menertibkan media-media tersebut, sebab kemampuan yang ada saat ini sebatas menangani yang diadukan saja.
“Kita tidak punya tenaga atau power jika harus menertibkan media-media itu, karena jumlah SDM kami pun terbatas. Jadi, susah jika harus menertibkan media-media (abal-abal) tersebut, dan saat ini pun kita cuma menangani yang diadukan saja,†jelasnya.
“Prosedur yang bisa kita lakukan dari pengaduan itu, paling hanya sebatas memanggilnya dan memberi tahu, dan menegurnya. Belum sampai hingga menertibkan media tersebut,†tambahnya.
Sementrara, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widyastuti mengatakan, peran pers semakin besar di tengah banjir informasi akibat pertumbuhan internet.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, media bisamemberikan informasi yang valid agarinformasi yang diterima masyarakat melalui internet tidak langsung diterima begitu saja.
Ia mengharapkan media-media arus utama (mainstream) menjadi salah satu ujung tombak dalam melawan hoax atau berita palsu melalui pemberitaan sesuai dengan fakta.
Menurut dia, saat ini media mainstream kembali dicari oleh masyarakat sebagai sumber informasi yang lebih dipercaya setelah banyaknya informasi yang ada di media sosial. Untuk itu, berbagai pemberitaan di media mainstream juga diharapkan ikut disebarkan melalui media sosial. (*/dbs)
