WARTAPENANEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memastikan akan segera mengirimkan paket bantuan luar negeri sebesar USD17 miliar (Rp276 triliun) untuk Israel, serta USD9 miliar (Rp146 triliun) untuk warga sipil yang menderita di zona konflik di seluruh dunia, termasuk warga Palestina di Gaza.
Biden diketahui telah menandatangani paket bantuan senilai USD95 miliar (Rp1.540 triliun) untuk Ukraina, Israel, dan Taiwan.
Adapun dana tambahan sebesar USD8 miliar telah dialokasikan untuk sekutu di Asia-Pasifik, termasuk Taiwan, untuk melawan komunis Tiongkok.
Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz bereaksi terhadap pemungutan suara di Senat AS tersebut dengan berterima kasih kepada para pemimpin Kongres atas komitmen mereka yang teguh terhadap keamanan Israel.
“Israel dan Amerika Serikat berdiri bersama dalam perang melawan terorisme, membela demokrasi dan nilai-nilai bersama,” katanya.
AS diketahui telah memberikan bantuan militer kepada Israel sebesar USD3,8 miliar setiap tahunnya.
Sebelum ditandatangani, rancangan undang-undang (RUU) tersebut juga menghadapi perlawanan dari segelintir anggota Senat dari Partai Republik yang menentang bantuan baru ke Ukraina.
Lima belas orang memberikan suara bersama dengan dua anggota Partai Demokrat, serta Senator independen Bernie Sanders yang keberatan memberikan senjata ofensif baru kepada Israel menentang RUU tersebut.
Sementara itu, di Asia, juru bicara pemerintah Tiongkok menyebut bantuan militer untuk Taiwan sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip satu Tiongkok yang akan mengirimkan sinyal yang salah kepada kekuatan separatis pro-kemerdekaan di Taiwan.
“Kami mendesak AS mengambil tindakan praktis untuk memenuhi komitmennya tidak mendukung kemerdekaan Taiwan dengan tidak mempersenjatai Taiwan dengan cara apa pun,” ujarnya.
Presiden Taiwan William Lai mengatakan paket bantuan itu akan memperkuat pencegahan terhadap otoritarianisme.
Taiwan adalah pulau yang memiliki pemerintahan sendiri dan menganggap dirinya berbeda dari Tiongkok, namun Beijing memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan berharap dapat mengembalikan Taiwan ke dalam kendalinya sendiri. (mus)
