WartaPenaNews, Jakarta – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantornya, Jakarta, Senin (8/3/2021).
Dalam pertemuan dengan Menko Polhukam, AHY didampingi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dan Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron.
Saat tiba di kantor Kemen Kopolhukam, AHY disambut hangat oleh Mahfud. Kepada putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, Mahfud bertanya, ada apa.
AHY lantas menjelaskan maksud kunjungan dirinya bersama rombongan.
Pada pertemuan itu AHY menjelaskan masalah gerakan sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat dan diduga melibatkan pihak eksternal.
Dia berharap agar ada sikap tegas dari pemerintah melalui Kemenkumham RI terkait masalah yang menimpa Demokrat.
“Wah ini enggak bisa nih begini nih. Sama saja kita direbut kedaulatannya,” demikian AHY.
Sambangi KPU
Sebelumnya AHY dan rombongan juga mendatangi Kementerian Hukum dan HAM dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pada kujungannya, AHY didampingi 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ke kantor KPU untuk menjelaskan kedudukan hukum partai berlambang mercy ini.
Menurut AHY, kedatangannya ini murni karena ingin menegakan aturan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Demokrat yang disahkan pada tahun 2000.
“Kedatangan kami siang hari ini menunjukan betapa seriusnya perjuangan Partai Demokrat menghadapi ujian atau ancaman terhadap kedaulatan partai kami. Mungkin bapak ibu sekalian juga mengikuti dalam waktu sebulan terakhir,” ujar AHY ketika audiensi bersama Komisoner KPU, di Ruang Aula Utama kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, seperti dikutip RMOL.
Lebih lanjut AHY menjelaskan kepada para Komisioner KPU bahwa pihaknya telah mengumpulkam data terkait upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat sejak 1 Februari 2021 yang lalu.
“Laporan yang kami himpun tentang adanya serangan pengambilalihan Partai Demokrat secara tidak sah yang melibatkan aktor utama kader dan lebih tepatnya mantan kader, karena mereka sudah diberhentikan dari partai karena perilaku buruk berdasarkan fakta integritas parpol,” paparnya.
Keterlibatan Moeldoko
Selain itu, AHY menyebutkan keterlibatan pihak eksternal partai yang dalam hal ini ialah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, karena dalam kegiatan yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara, dipilih dan menerima jabatan ketua umum.
“Bukan hanya melibatkan orang dalam. Tapi kini yang membedakan keterlibatan langsung aktor eksternal KSP Moeldoko yang memiiki niat mengambil alih Partai Demokrat,” tuturnya.
Oleh karena itu, AHY menegaskan kedatangannya ke KPU dan juga sebelumnya ke kantor Kementerian Hukum dan HAM sebagai upaya mempertegas kedudukan hukum Partai Demokrat yang berada di bawah kepemimpinannya.
“Kami tidak dengan sengaja ataupun berupaya mencari sensasi, panggung mendramatisasi keadaan, itu bukan karakter DNA kami. Tapi memang ada masalah serius,”demikian AHY menambahkan.
Dalam pertemuan ini, AHY dan jajarannya disambut baik oleh empat orang Komisioner KPU, yang diantaranya Plt Ketua Ilham Saputra, Hasyim Asyari, Viryan Aziz dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. (rob)
