WartaPenaNews, Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof. Din Syamsuddin sejak 26/1 berada di Kairo, Mesir utk berbicara pada konperensi yg diadakan Al-Azhar ttg Pembaruan Pemikiran Islam. Konperensi diselenggarakan atas arahan Presiden Mesir Abdul Fattah Asisi dan Syaikh Al-Azhar Prof. Dr. Ahmad Thoyyib. Konperensi dihadiri sekitar 300 tokoh ulama dan cendekiawan Muslim dari 41 negara. Dari Indonesia hadiri Prof. Quraish Shihab (Anggota Majelis Hukama Islam Dunia), Dr. TGB Zainul Majdi (Ketua Asosiasi Alumni Al-Azhar), Dr. Mukhlis Hanafi (Direktur Museum Al-Qur’an), dan KH. Anizar Masyhadi (Pimpinan Pondok Modern Tazakka, Batang, Jateng).
Din Syamsuddin mendapat giliran berbicara pada Sesi Pertama setelah Pembukaan yg dipimpin oleh Prof. Akmal Ehsanoglu (mantan Sekjen OKI dari Turki), dan menampilkan, selain Din Syamsuddin, Syaikh Abd. Rahman al-Khalifa (Presiden Dewan Islam Bahrain), dan Prof. Mohammad Al-Mahrasawy (Rektor Universitas Al-Azhar). Din Syamsuddin dalam ceramahnya menjelaskan peran Ormas-ormas Islam di Indonesia dalam pembaruan pemikiran Islam. Menurut Din, peran itu sangat nyata pada perumusan nilai-nilai dasar kebangsaan dan kenegaraan yg menghasilkan Dasar Negara Pancasila dan Konstitusi Negara UUD 1945. Keduanya, menurut Din Syamsuddin, mengandung dan merupakan kristitalisasi nilai-nilai Islam. Pandangan ini pernah juga dinyatakan okeh Syaikh Al-Azhar Prof. Ahmad Thoyib pada Pembukaan Pertemuan Tingkat Tinggi Ulama dan Cendekiawan Muslim di Bogor ttg Wasatiyyat Islam, di Bogor , Mei 2018. Menurut Syaikh Al-Azhar yg menjadi Pembicara Kunci waktu itu bahwa Pancasila bersifat Islami karena mengandung nilai-nilai Islam.
Tentang keislaman Pancasila dan UUD 1945, Din Syamsuddin lebih lanjut menjelaskan bhw nilai ketuhanan, kemanusiaan, persaudaraan/persatuan, permusyawaratan, dan keadilan merupakan nilai-nilai Islam utama. Begitu pula, arsitektur ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia merupakan manifestasi pemikiran politik dalam paradigma Sunni. Baik Pancasila maupun UUD 1945, tegas Din Syamsuddin, menampilkan prinsip Jalan Tengah Islam (Wasatiyyat Islam). Sebagai contoh, menurut Din, prinsip perekonomian konstitusional dalam Pasal 33 UUD 1945 merupakan Jalan Tengah karena tidak condong kepada kapitalisme dan juga sosialisme. Prinsip tsb menekankan kegotongroyongan dan kekuargaan, dua ajaran Islam yg sentral.
Pada bagian lain ceramahnya, Din Syamsuddin mengatakannya, itulah antara lain yg mendorong dua Ormas Islam besar, yaitu NU dan Muhammadiyah, menegaskan bhw Negara Pancasila adalah ideal dan final (NU), dan Negara Pancasila merupakan Darul ‘Ahdi was Syahadah) atau negara kesepakatan dan negara pembuktian.
Akhirnya, Din Syamsuddin, yg juga Guru Besar Politik Islam Global, mengatakan kepada para ulama dan cendekiawan Muslim yg hadir bhw Rancang Bangun Negara Kebangsaan Indonesia merupakan ijtihad politik para pendiri bangsa yg di dalamnya terdapat sejumlah tokoh Islam. Pembaruan Pemikiran Islam, menurut Din Syamsuddin, perlu bersifat kontekstual dan mempertimbangkan latar sosio-historis dan dan sosial-budaya umat Islam. Khusus konteks Indonesia, Din menambahkan satu pertimbangan penting yakni faktor kemajemukan bangsa. Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah 205-2015 itu, di Indonesia hubungan agama dan negara bersifat simbiotis-mutualistis (saling memerlukan). Maka seyogyanya tidak terdapat ketegangan antara negara dan Islam atau umat Islam. Harmoni hubungan akan tetap terpelihara jika semua pihak mengamalkan Pancasila secara konsekwen dan konsisten.
Ceramah Din Syamsuddin ttg ijtihad Indonesiawi ttg hubungan Islam dan negara, dikaitkan dengan prinsip Jalan Tengah Islam mengundang komentar positif dari beberapa peserta, termasuk dari moderator Prof. Ekmal Ehsanoglu, yg mantan Sekjen Organisasi Kerja sama Islam itu.(*)
