WartaPenaNews, Jakarta -Â Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terus dikebut pemerintah. Proyek yang ditengarai banyak masalah ini harus selesai pada akhir 2022. Pasalnya Presiden Jokowi dan Presiden China Xi Jinping diagendakan akan menjajal kereta ini.
Untuk merealisasikan ini, Presiden Jokowi juga terpaksa menyudahi janji-nya dan mengizinkan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun proyek tersebut.
“Mau tidak mau ini kan harus dilakukan ya, karena proyek ini akhir tahun 2022 harus sudah diresmikan, karena bertepatan dengan G20, di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Ada rencana Presiden Jokowi dengan Presiden China Xi Jinping mencoba kareta ini dari Jakarta ke Bandung,†kata anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade pada Minggu (10/10/2021).
Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, salah satu masalah pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yaitu terjadinya pembengkakan biaya proyek.
“Karena adanya cost overrun, dimana cost overrun ini banyak terjadi karena masalah pembebasan tanah, berlarutnya pembebasan tanah, sehingga menyebabkan proyek ini delay,†ujar Andre.
DPR belum menyetujui uang negara menjadi sumber pembiayaan proyek tersebut. Sebelumnya Andre meminta proyek kereta cepat tersebut diinvestigasi terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sebagai informasi, penugasan proyek kereta cepat dikerjakan oleh konsorsium BUMN yang terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PTPN VIII, PT Jasa Marga (Persero), dan PT KAI (Persero).
Keempat BUMN ini membentuk perusahaan patungan bersama perusahaan China, Beijing Yawan HSR Co.Ltd yang diberi nama PT Kereta Cepat Indonesia-China.
Sebagai pimpinan konsorsium yang akan menggantikan PT Wijaya Karya, PT KAI diwajibkan menyetor modal awal terlebih dahulu senilai Rp 4,3 triliun. Setoran itu seharusnya dilakukan sejak Desember 2020. Jumlah itu harus ditambah lagi dengan estimasi tanggung jawab sponsor dalam membiayai pembengkakan biaya sebesar Rp4,1 triliun.
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya melaporkan ke anggota dewan, bahwa kebutuhan investasi proyek tersebut membengkak dari US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS) menjadi US$8 miliar atau setara Rp114,24 triliun. Estimasi itu turun dari perkiraan awal mencapai US$8,6 miliar atau Rp122,8 triliun.
Dalam aturan lama di Perpres 107 Tahun 2015, pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hanya boleh bersumber dari penerbitan obligasi oleh konsorsium BUMN atau perusahaan patungan, pinjaman konsorsium BUMN atau perusahaan patungan dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan luar negeri atau multilateral, serta pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketika itu Jokowi berjanji tidak akan menggunakan dana APBN.(mus)
