WartaPenaNews, Jakarta – Zoom kembali menarik perhatian publik. Kali ini rapat online Dewan TIK
Nasional (Wantiknas) lewat aplikasi Zoom ramai diperbicangkan karena ada
penyusup yang tiba-tiba melakukan share konten porno. Hal semacam ini
sering disebut zoombombing, terjadi berulang kali di seluruh dunia.
Zoombombing adalah bentuk ancaman pada para pengguna zoom. Para peretas
masuk lewat link yang disebarkan maupun celah keamanan yang ada. Sekali
masuk, para peretas bisa mengirimkan berbagai file dalam meeting
tersebut. Hal inilah yang kemungkinan terjadi dalam zoom meeting di
Wantiknas.
Baru-baru ini bahkan lebih dari 500 ribu akun zoom termasuk yang
berbayar diperjualbelikan di darkweb. Bahkan banyak diantaranya adalah
akun yang dimiliki oleh pemerintahan dan korporasi besar.
Dalam keterangannya Kamis (16/4), pakar keamanan siber menjelaskan bahwa
Zoom sudah mendapatkan berbagai kritikan atas keamanan sejak awal 2020.
Dengan kejadian tidak mengenakkan di rapat Wantiknas, sebaiknya jajaran
ring 1 istana memakai alternatif lain dan meminta BSSN untuk memberikan
solusi jangka pendek dan jangka panjang terkait keperluan video
conference.
“Zoom sendiri sebenarnya sudah memberikan update yang cukup krusial,
namun kemungkinan belum banyak diketahui penggunanya. Seperti fitur
enable waiting room, jadi peserta harus mendapatkan approval terlebih
dahulu saat mau masuk ke meeting,†jelas chairman lembaga riset
Indonesia CISSReC (Communication and Information System Security
Research Center) ini.
Ditambahkan Pratama, dengan update nantinya hanya host yang bisa
melakukan share screen, sehingga kejadian adanya tayangan porno saat
rapat Dewan TIK Nasional tidak lagi terjadi. Hal ini memang harus
diperhatikan benar oleh penyelenggara negara dan pemakai zoom lainnya.
Baca Juga: BNI Syariah Permudah Milenial Miliki Hunian Lewat Program Tunjuk Rumah
“Update dari zoom tidak serta merta menutup semua celah keamanan yang
ada. Jadi perlu terus menerus dilakukan test serta cek oleh zoom dan
pihak ketiga. Karena peretasan terhadap akun zoom marak dilakukan,
artinya ada celah keamanan yang mudah dieksploitasi oleh peretas,â€
terang mantan pejabat Lembaga Sandi Negara ini.
Pratama berharap pemerintah melalui BSSN maupun Kominfo bisa melahirkan
aplikasi video conference yang bisa dipakai oleh negara. Syaratnya
mudah, harus memperhatikan aspek keamanan.
“Aplikasi video conference yang private, chat dan media sosial serta
email sebaiknya memang kita coba membuat sendiri. Tidak tergantung dari
luar, peristiwa rapat zoom Wantiknas jelas menjadi bukti bahwa hal ini
perlu dilakukan,†terangnya.
Untuk jangka pendek, Pratama menilai penyelenggara negara perlu memakai
aplikasi yang terbukti aman dan harus zero issues. Untuk jangka panjang
Indonesia harus mempunyai aplikasi video conference buatan anak bangsa
yang aman dan bisa dipakai secara luas. (Azk)
