WartaPenaNews, Jakarta – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman empat tahun penjara terhadap Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (BPP) Tubagus Chaeri Wardana Chasan.
Pria yang akrab disapa Wawan ini juga dihukum pidana denda Rp 200 juta subsidiair enam bulan kurungan.
Demikian disampaikan Hakim Ketua Ni Made Sudani saat membacakan amar putusan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/7/2020). Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 58.25103.859 subsidair 1 tahun kurungan.
Vonis itu diberikan lantaran majelis hakim meyakini jika Wawan terbukti bersalah melakukan korupsi terkait pengadaan Alkes RS Rujukan Pemerintah Provinsi Banten pada Dinkes Provinsi Banten 2012 dan pengadaan alkes kedokteran umum Puskesmas Kota Tangsel APBD-P 2012. Menurut majelis hakim perbuatan Wawan itu terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.
Dalam amarnya, majelis hakim menyatakan bahwa Wawan tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimna dakwaan komulatif kedua dan ketiga. Majelis hakim menggugurkan sangkaan tersebut lantaran jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan dugaan TPPU yang dilakukan wawan.
Menurut majelis hakim penuntut umum hanya menyimpulkan nilai sangkaan tersebut secara global yang diperoleh dari proyek-proyek yang dimiliki dalam kurun tahun 2005 dampai tahun 2012. Akan tetapi, penuntut umum tidak menguraikan kerugian negara terkait proyek-proyek tersebut.
“Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan komulatif kedua dan dakwaan komulatif ke tiga tersebut,” ungkap Hakim Ni Made.
Dalam menjatuhkan hukuman, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Hal-hal yang meringankan, Terdakwa sopan selama persidangan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga,” tutur hakim.
Wawan sebelumnya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 5 miliar subsidiair 1 tahun kurungan.
Merespon putusan hakim, Wawan maupun jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir. (mus)
