WartaPenaNews, Jakarta – Wakil Ketua Komite I Dewan Pimpinan Daerah (DPD RI), Djafar Al Katiri mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk Pansus otonomi khsusus (Otsus) Papua. Pansus ini dibentuk guna mencari solusi dari persoalan yang dihadapi provinsi ujung Timur Indonesia tersebut.
“Ini untuk mencari solusi dan menampung masukan dari para pakar termasuk dari Ditjen Otda (otonomi daerah). Desember kita harapkan bisa menyelesaikan beberapa hal menyangkut Otsus Papua,” ujar Djafar dalam dialog kenegaraan dengan tema “DPD RI dan Otonomi Daerah dalam bingkai NKRI” di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Menurut Djafar, Pansus yang baru terbentuk di awal masa sidang DPD tahun 2019 juga membahas munculnya aspirasi terkait keinginan masyarakat Papua melakukan pemekaran. “Kita juga membahas tuntutan pemekaran wilayah menjadi Papua Tengah dan Papua Selatan,” ujar dia.
Selama ini, kata Djafar, Komite I sudah melakuan pembahasan dengan mengundang stakeholder dengan mengundang seluruh pihak yang berkepentingan, serta melakukan kunjungan ke Provinsi Papua Barat.
Dalam kunjungan itu, pihaknya menemukan fakta bahwa otsus belum berjalan efektif khususnya terkait persoalan keadilan dan kesejahteraan. “Kita berharap Papua menjadi wilayah Indonesia seutuhnya,” ucap Djafar.
Djafar juga menganggap dana Otsus Papua sebesar Rp8,3 triliun nilainya yang nilainya dianggap besar oleh pemerintah pusat tak seberapa jika dibandingkan oleh yang diambil dari perusanaan emas Freeport.
“Nilai Otsus Papua nilainya tak sebanding dengan apa yang diambil Freeport serta sumber daya alam dan hutan Papua. Oleh karena itu Papua menuntut banyak dari pemerintah pusat,” pungkas Djafar. (rob)
