IPOL.ID – Persoalan macet terus menjadi pembahasan stakeholder di Jakarta. Uji coba pembagian jam kerja pun mulai diwacanakan bagi ASN dalam waktu dekat.
Di tengah munculnya sejumlah wacana dalam mengatasi kemacetan di Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI, Misan Samsuri meminta agar aturan tersebut tidak merugikan bagi salah satu pihak.
“Prinsipnya untuk mengatasi macet, hal itu bagus, dan tidak ada masalah. Namun yang harus dipikirkan, jangan sampai ada satu pihak (pengusaha) yang di dirugikan,” ujarnya.
Koordinator Komisi A DPRD DKI itu menambahkan, selain pengaturan jam kerja. Kesadaran masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perlu ditingkatkan. “Dengan begitu masyarakat akan meninggalkan kendaraan pribadinya dalam beraktifitas. Dan menggunakan transportasi pribadi,” paparnya.
Untuk itu, sambung dia pemprov perlu melakukan perbaikan dalam hal pelayanan transportasi umum. “Sehingga masyarakat bisa secara nyaman menggunakan transportasi umum di DKI,”jelasnya.
Terkait adanya usulan agar ada pembatasan kepemilikan kendaraan bagi masyarakat dan garasi bagi pemilik mobil. Politisi Demokrat itu meminta agar stakeholder melaksanakan pengawasan ekstra.
“Dishub, Satpol PP dan kepolisian harus secara maksimal melakukan pengawasan. Disamping masyarakat juga harus bisa menahan nafsu untuk tidak memiliki kendaraan yang banyak.
Apalagi dengan penerapan pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan tidak efektif dalam menekan jumlah kepemilikan kendaraan di masyarakat,” tutupnya. (Sofian)
