WartaPenaNews, Maluku Utara – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap memberikan dukungan terhadap pengembangan Kota Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Untuk itu, Kementerian PUPR selain memberikan bantuan pembangunan infrastruktur juga akan menyediakan hunian berupa Rumah Susun (Rusun) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) serta petugas kepolisian yang bertugas di Kota Sofifi.
“Kementerian telah membangun sejumlah infrastruktur dan perumahan di Kota Sofifi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan Kota Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara,” ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku, Yones Yubilia Biring saat mendampingi kunjungan kerja sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju ke Kota Sofifi beberapa waktu lalu.
Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir ke Kota Sofifi antara lain Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil.
Menurutnya, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat baik dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Sofifi.
Salah satunya adalah melalui pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg) yang didalamnya terdapat dua usulan pembangunan Rusun di Kota Sofifi pada tahun 2022 mendatang.
“Kami akan membangun rumah susun ASN Provinsi Maluku Utara dan Polri untuk mendukung Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Maluku Utara di Sofifi pada tahun 2022 mendatang. Untuk pembangunan dua Rusun tersebut diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp70 Miliar,” katanya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengaku pihaknya siap menindaklanjuti hasil kunjungan Presiden ke Kota Sofifi beberapa waktu lalu. Kota Sofifi, imbuh Tito, belum berkembang menjadi pusat pemerintahan dikarenakan banyaknya instansi yang belum terpusat dalam satu wilayah.
“Situasi pemerintahan kurang stabil dan akan berakibat pada proses pembangunan dan termasuk pada penciptaan iklim usaha. Karena pembangunan yang tanggung tadi banyak fasilitas yang tidak mencukupi seperti perumahan untuk pegawai,†imbuhnya. (rob)
